Ketua DPRD Malra “Semprot” Kebijakan Efisiensi Pusat: “Daerah Dipangkas, Program Baru Terus Bermunculan”

Malra, Kabarsulselindonesia.web.id | Ketua DPRD Kab Maluku Tenggara Stepanus Layanan melontarkan kritik tajam terhadap pola kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).

Di hadapan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kejaksaan, hingga instansi vertikal, Stepanus secara terbuka menyebut forum tersebut sebenarnya bukan forum santai, melainkan ruang pembicaraan “berat” yang menyentuh langsung denyut ekonomi daerah dan relasi pusat-daerah.

“Sebenarnya ini bukan acara santai. Materinya berat,” tegasnya.

Sebagai satu-satunya unsur politik yang merasa “paling independen” di ruangan itu, Stepanus mengaku lebih leluasa menyampaikan keresahan daerah terhadap kebijakan pusat yang dinilai semakin sentralistik.

“Kalau saya bicara bebas paling ketua umum yang tegur,” sindirnya disambut tawa peserta forum.

Meski menegaskan dukungan terhadap program Presiden, Stepanus menilai istilah “efisiensi anggaran” yang dipakai pemerintah pusat justru memunculkan kebingungan dan tekanan besar di daerah.

Ia membandingkan kebijakan saat pandemi Covid-19 yang menggunakan pola refocusing anggaran tanpa menarik kembali dana dari daerah. Sementara saat ini, menurutnya, anggaran yang sudah disahkan dalam APBD justru kembali dipangkas setelah muncul program-program baru dari pusat.

“Yang bikin pusing itu, anggaran sudah ditetapkan, tiba-tiba muncul program baru lalu dilakukan efisiensi lagi. Daerah akhirnya yang kena dampaknya,” kritiknya tajam.

Menurut Stepanus, persoalan utamanya bukan negara kekurangan uang, melainkan semakin kuatnya kontrol pusat terhadap distribusi anggaran, yang secara tidak langsung memperlihatkan rendahnya tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah.

“Indonesia ini bukan tidak punya uang. Uangnya ada. Tapi sekarang lebih banyak ditarik ke pusat. Kita menangkap kepercayaan kepada daerah itu mulai berkurang,” katanya lugas.

Ia juga menyoroti sulitnya daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah dominasi proyek pusat dan provinsi yang sering tidak memberikan kontribusi nyata kepada daerah.

Bahkan, ia mengungkap praktik sejumlah proyek yang menggunakan sumber daya daerah namun enggan membayar kewajiban pajak maupun retribusi.

“Kalau ditagih, jawabannya klasik: ‘Kalau begitu proyek dipindahkan ke tempat lain.’ Akhirnya daerah cuma jadi penonton,” ungkapnya.

Stepanus turut menyoroti dampak nyata efisiensi terhadap ekonomi lokal. Menurutnya, penurunan perjalanan dinas ASN, melemahnya aktivitas wisata, hingga mahalnya harga tiket pesawat langsung memukul sektor usaha daerah, terutama hotel dan restoran.

“Hotel-hotel sekarang pendapatannya turun jauh. Tiket pesawat Langgur–Ambon dulu satu juta seratus, sekarang satu juta tujuh ratus. Orang dari Jakarta bisa habis sepuluh juta sekali jalan. Akhirnya orang malas datang,” katanya.

Yang paling dirasakan masyarakat bawah, lanjutnya, adalah menyusutnya Dana Desa. Ia menyebut banyak masyarakat kampung tidak peduli dengan istilah pertumbuhan ekonomi nasional atau defisit APBN. Yang mereka lihat hanyalah jumlah uang yang masuk ke desa semakin kecil.

“Orang kampung tidak peduli ekonomi tumbuh berapa persen. Yang mereka tahu dana desa turun dari delapan ratus juta jadi tinggal lima ratus atau enam ratus juta. Bagi mereka, itu tandanya ekonomi tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Meski penuh kritik, Stepanus tetap mengapresiasi forum “Kopi Pagi” karena dianggap membuka ruang diskusi yang selama ini jarang terjadi secara terbuka antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Menurutnya, forum semacam itu penting agar daerah tidak hanya menerima kebijakan dari atas tanpa memahami arah besar kebijakan fiskal nasional yang sesungguhnya.

(*****)