SPAM Timika 14 Tahun Mandek, Anggaran Meledak Rp1,1 Triliun: Proyek Raksasa atau Kuburan Uang Rakyat?

SPAM Timika 14 Tahun Mandek, Anggaran Meledak Rp1,1 Triliun: Proyek Raksasa atau Kuburan Uang Rakyat?

Timika,Papua Tengah, Kabarsulselindonesia.web.id Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika kini berubah menjadi simbol kegagalan pembangunan yang memalukan. Selama kurang lebih 14 tahun proyek ini berjalan terseok-seok tanpa hasil jelas, sementara anggaran terus membengkak hingga mencapai angka fantastis sekitar Rp1,1 triliun.

Yang lebih ironis, di tengah gelontoran dana jumbo tersebut, masyarakat Mimika masih kesulitan menikmati air bersih secara layak. Warga dipaksa terus menunggu kepastian, sementara proyek yang seharusnya menjadi solusi justru tampak seperti “sumur tanpa dasar” yang terus menghabiskan uang rakyat.10/05/2026

Awalnya proyek ini bernilai sekitar Rp374 miliar. Namun angka itu melonjak menjadi lebih dari Rp510 miliar pada tahun 2022, lalu kembali membengkak hingga menembus Rp1,1 triliun. Kenaikan anggaran yang nyaris tak masuk akal itu kini memantik kemarahan publik.

Proyek SPAM Timika diketahui merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia. Dalam pembagian tugas, pihak perusahaan membangun fasilitas pengolahan air, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap jaringan distribusi pipa.

Namun setelah lebih dari satu dekade berlalu, hasilnya justru jauh dari harapan. Proyek raksasa itu dinilai gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus membuka dugaan adanya carut-marut perencanaan, lemahnya pengawasan, hingga potensi pemborosan anggaran secara masif.

“Ini bukan lagi soal keterlambatan biasa. Publik berhak curiga karena uang terus mengalir, tetapi manfaatnya nyaris tidak terlihat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mimika.

Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan kini semakin keras. Publik meminta dilakukan audit total dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek SPAM Timika, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang terus membengkak tanpa kepastian hasil.

Tim Panitia Khusus (Pansus) Air DPRD Mimika juga didorong agar tidak sekadar menjadi penonton. Masyarakat menuntut langkah konkret, transparan, dan berani untuk membongkar siapa yang harus bertanggung jawab atas mandeknya proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Bagi warga Mimika, persoalan ini bukan sekadar proyek gagal. Ini menyangkut hak dasar masyarakat yang selama bertahun-tahun seolah diabaikan di tengah besarnya dana yang telah dikucurkan.

“Kalau uang triliunan habis tetapi rakyat tetap kesulitan air bersih, maka publik pantas bertanya: sebenarnya proyek ini dibangun untuk siapa?”

(*****)