Pulau Karaka Menjerit di Tengah Kekayaan Mimika: Dessy Putrika Desak Freeport dan Pemda Penuhi Hak Dasar Warga, Bukan Sekadar Janji

Pulau Karaka Menjerit di Tengah Kekayaan Mimika: Dessy Putrika Desak Freeport dan Pemda Penuhi Hak Dasar Warga, Bukan Sekadar Janji

MIMIKA, Papua Tengah Kabarsulselindonesia.web.id – Reses Anggota DPRK Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) VI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dessy Putrika, SE, di Pulau Karaka membuka potret ketimpangan yang masih membelit masyarakat pesisir. Di tengah besarnya APBD Mimika dan aktivitas industri tambang berskala internasional, warga Pulau Karaka masih berjuang mendapatkan kebutuhan paling mendasar: air bersih, sanitasi, rumah layak huni, hingga akses transportasi.

Menurut Dessy, kondisi tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Negara dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Mimika, harus hadir memberikan solusi nyata.14/07/2026

 "Air bersih bukan kemewahan. Ini adalah hak dasar masyarakat. Selama kebutuhan ini belum dipenuhi, warga akan terus hidup dalam ancaman penyakit dan keterbatasan," tegas Dessy.

Dalam dialog bersama masyarakat, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah sulitnya memperoleh air bersih. Warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas MCK, terbatasnya rumah layak huni, serta masih kurangnya infrastruktur dasar seperti balai kampung, gereja, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Transportasi Lumpuh, Ekonomi Nelayan Ikut Terpuruk

Dessy juga menyoroti terhentinya layanan cargo dock menuju Pasar Gorong-Gorong yang selama ini menjadi jalur utama distribusi hasil laut masyarakat Pulau Karaka.

Akibatnya, para nelayan kini harus mengangkut hasil tangkapannya melalui Pelabuhan Pomako menggunakan perahu kecil. Biaya angkut meningkat, waktu tempuh lebih lama, sementara harga jual hasil laut terus menurun.

  "Kalau akses transportasi dibuka kembali, ekonomi masyarakat akan bergerak. Nelayan tidak lagi terbebani biaya tinggi hanya untuk menjual hasil tangkapannya," ujarnya.

Freeport Diminta Tidak Tutup Mata

Dessy menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat pesisir yang berada di kawasan sekitar aktivitas operasional perusahaan.

Menurutnya, sudah semestinya Freeport ikut menghadirkan solusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama untuk penyediaan air bersih, pembangunan MCK, dukungan transportasi laut, pembangunan pelabuhan penyeberangan, hingga peningkatan fasilitas dasar masyarakat.

  "Wilayah ini berada dalam kawasan yang terdampak aktivitas perusahaan. Karena itu sudah sewajarnya PT Freeport Indonesia memberi perhatian lebih kepada masyarakat Pulau Karaka. Jangan hanya mengambil manfaat dari wilayah ini, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya," tegas Dessy.

Permukiman Tak Lagi Layak, Relokasi Harus Dikaji

Dalam kunjungan tersebut, Dessy juga menemukan kondisi permukiman warga yang dinilai sudah tidak lagi layak dihuni.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia membangun kolaborasi untuk mengkaji relokasi permukiman dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan memastikan seluruh warga memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Program Gizi Anak Jangan Dihentikan

Di sektor pendidikan, Dessy mengaku prihatin karena program makanan tambahan bagi anak-anak sekolah di wilayah pesisir sudah tidak lagi berjalan.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak.

  "Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik ketika mereka lapar. Program makanan tambahan harus terus berjalan. Masa depan mereka tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan administrasi," katanya.

Sebagai solusi, Dessy mengusulkan penerapan Full Day School di sekolah-sekolah pesisir yang didukung penyediaan makanan bergizi pada pagi, siang, dan sore hari agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan asupan gizi yang memadai.

Hak Dasar Warga Tidak Boleh Terus Diabaikan

Mengakhiri resesnya, Dessy memastikan seluruh aspirasi masyarakat Pulau Karaka akan diperjuangkan melalui DPRK Mimika agar menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, PT Freeport Indonesia, dan seluruh pihak terkait.

  "Masyarakat Pulau Karaka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya menuntut hak dasar sebagai warga negara: air bersih, rumah layak, pelayanan kesehatan, pendidikan yang baik, serta akses transportasi yang layak. Sudah saatnya semua pihak berhenti memberi janji dan mulai menghadirkan solusi nyata," tutup Dessy Putrika, SE.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang