Bupati Maluku Tenggara Dipanggil Mendagri ke Lombok, Bahas Stabilitas dan Masa Depan Kawasan Timur Indonesia Bersama Menko Polkam

Bupati Maluku Tenggara Dipanggil Mendagri ke Lombok, Bahas Stabilitas dan Masa Depan Kawasan Timur Indonesia Bersama Menko Polkam

LANGGUR Kabarsulselindonesia.web.ib  — Pemerintah pusat mulai memperkuat konsolidasi politik dan keamanan di kawasan timur Indonesia. Dalam agenda strategis nasional tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mendapat undangan resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri forum penting bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Dalam Negeri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial pemerintahan biasa. Forum ini dinilai sebagai langkah serius pemerintah pusat dalam membaca dinamika politik, keamanan, dan arah pembangunan di kawasan timur Indonesia yang belakangan menghadapi berbagai tantangan strategis.

Berdasarkan surat Kemendagri Nomor 500.2.3/4409/SJ, kegiatan dipusatkan di Merumatta Senggigi Hotel mulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain Bupati, forum tersebut juga menghadirkan gubernur, kapolda, pangdam, kejaksaan tinggi, kabinda, hingga pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Kehadiran para petinggi negara ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tengah membangun konsolidasi besar lintas wilayah untuk menjaga stabilitas kawasan timur Indonesia.

Dalam agenda utama, Menko Polkam dan Mendagri dijadwalkan memberikan arahan terkait isu politik nasional, stabilitas keamanan daerah, koordinasi pemerintahan, hingga penguatan sinergi pusat dan daerah di tengah dinamika pembangunan kawasan kepulauan.

Kehadiran Muhamad Thaher Hanubun dalam forum tersebut dinilai strategis. Maluku Tenggara merupakan salah satu daerah kepulauan penting di Maluku yang memiliki posisi vital dalam konektivitas wilayah, pembangunan kawasan pesisir, serta stabilitas sosial masyarakat di timur Indonesia.

Tak hanya membahas isu keamanan dan pemerintahan, agenda nasional ini juga dikemas dengan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Para peserta dijadwalkan mengikuti gerakan bersih pantai dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri di kawasan Pantai Senggigi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan bazar UMKM, gala dinner, malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi, hingga penyerahan penghargaan bagi daerah-daerah terbaik tahun 2026.

Forum ini diperkirakan menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas daerah di kawasan timur Indonesia, terutama menghadapi tantangan pembangunan, stabilitas keamanan, dan pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.

*Pemburu*