Krisis Dokter Gigi hingga Ancaman TB dan HIV, Kadinkes Malra Bongkar Sejumlah Persoalan Serius Sektor Kesehatan

Krisis Dokter Gigi hingga Ancaman TB dan HIV, Kadinkes Malra Bongkar Sejumlah Persoalan Serius Sektor Kesehatan

Langgur Kabarsulselindonesia.web.id – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muchsin Rahayaan, membeberkan berbagai persoalan serius yang masih membelit sektor kesehatan di daerah berjuluk Larvul Ngabal tersebut, mulai dari minimnya tenaga kesehatan, tingginya kasus tuberkulosis (TB) dan HIV, hingga masih tingginya angka kematian ibu dan stunting.

Dalam pemaparannya pada kegiatan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2027 di Langgur, Selasa (9/6/2026), Muchsin mengungkapkan dari 21 puskesmas yang tersebar di Maluku Tenggara, hanya terdapat dua dokter gigi yang bertugas. Sementara 19 puskesmas lainnya masih kosong.

"Yang ada di kami cuma tukang gigi, Pak, bukan dokter gigi," ujar Muchsin sambil berseloroh yang disambut tawa peserta.

Ia mengaku Maluku Tenggara juga masih kekurangan tenaga apoteker, analis laboratorium, sanitarian hingga fisioterapis yang kini diwajibkan tersedia di setiap puskesmas berdasarkan regulasi terbaru Kementerian Kesehatan.

Selain masalah sumber daya manusia, kondisi sarana kesehatan juga menjadi perhatian. Dari 35 puskesmas pembantu yang ada, sebagian besar masih mengalami kerusakan ringan hingga berat. Bahkan, dari 21 puskesmas, baru empat yang telah menggunakan bangunan prototipe sesuai standar terbaru Kementerian Kesehatan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyiapkan program revitalisasi seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2027.

TB Jadi Beban Terbesar

Muchsin mengungkapkan, penyakit tuberkulosis masih menjadi ancaman terbesar di Maluku Tenggara. Sepanjang tahun 2025 tercatat 466 kasus TB, dan sebanyak 413 kasus di antaranya berasal dari warga Maluku Tenggara.

"TB menjadi beban terbesar yang harus kita hadapi menuju target eliminasi tahun 2030," katanya.

Selain TB, kasus HIV/AIDS juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sejak 2019 hingga 2025, sebanyak 1.065 orang telah terdeteksi terinfeksi HIV.

"Kasus HIV ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Ada anak-anak, ibu rumah tangga, ASN, bahkan ibu hamil," ungkapnya.

Angka Kematian Ibu Masih Tinggi

Kadinkes juga menyoroti angka kematian ibu di Maluku Tenggara yang masih mencapai 162,95 per 100 ribu kelahiran hidup, jauh di atas target nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar 122 per 100 ribu kelahiran hidup.

Sementara cakupan persalinan di fasilitas kesehatan baru mencapai 68,3 persen karena masih ditemukan masyarakat yang memilih melahirkan dengan bantuan dukun.

"Kita akan memperkuat pelayanan antenatal dan penerapan standar pelayanan minimal agar angka kematian ibu dapat ditekan," tegasnya.

Stunting Masih Jadi PR Bersama

Berdasarkan data by name by address melalui aplikasi Sigizi Kesga, jumlah balita stunting di Maluku Tenggara mencapai sekitar 700 anak atau 12,07 persen.

Angka tersebut berbeda dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang mencatat prevalensi stunting mencapai 28,1 persen.

Menurut Muchsin, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan semata.

"Intervensi kesehatan hanya sekitar 30 persen. Sisanya merupakan intervensi sensitif yang menjadi tanggung jawab sektor lain seperti pertanian, ketahanan pangan, perumahan dan infrastruktur," jelasnya.

38 Dapur MBG Disiapkan

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Pemkab Maluku Tenggara menyiapkan 38 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdiri dari empat dapur aglomerasi dan 34 dapur untuk daerah terpencil.

Program tersebut akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

Keluhkan Tumpang Tindih Regulasi

Di akhir pemaparannya, Muchsin juga mengeluhkan adanya perbedaan indikator pembangunan kesehatan yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Kemendagri dan Bappenas.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah kerap mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan yang sinkron dengan kebutuhan riil pelayanan kesehatan.

"Jujur kami agak bingung. Karena indikator dari Kementerian Kesehatan, Kemendagri dan Bappenas kadang tidak sejalan. Sementara RPJMD sudah ditetapkan melalui Perda dan wajib dilaksanakan," katanya.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Maluku Tenggara tetap berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan daerah.

Editor : Bruce Elang