MENGUJI ARAH BARU KEAMANAN PAPUA: ANTARA KETEGASAN HUKUM DAN PENDEKATAN HUMANIS

MENGUJI ARAH BARU KEAMANAN PAPUA: ANTARA KETEGASAN HUKUM DAN PENDEKATAN HUMANIS

Papua Kabarsulselindonesia.web.id  — Arah kebijakan keamanan di Tanah Papua kembali menjadi perhatian publik di tengah pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kapolri baru menghadapi tantangan untuk memastikan stabilitas keamanan berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat lokal.

Bagi masyarakat Papua, keberhasilan kebijakan keamanan tidak semata-mata diukur dari kekuatan aparat atau intensitas operasi di lapangan. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan rasa aman, kepastian hukum, pelayanan yang adil, serta ruang dialog yang terbuka.01/10/2026

Pandangan tersebut disampaikan Deby Santoso, ST, yang menilai pendekatan humanis perlu menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Tanah Papua.

Menurutnya, ketegasan terhadap kelompok atau pihak yang melakukan kekerasan tetap diperlukan. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, terukur, transparan, dan tetap menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas.

“Papua membutuhkan keamanan yang mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, bukan sekadar kehadiran aparat. Ketegasan hukum harus berjalan bersama pendekatan kemanusiaan dan dialog,” demikian pokok pandangan Deby Santoso.

Dengan framing seperti ini, beritanya akan terasa lebih profesional, kritis, dan berimbang, bukan sekadar opini yang menyerang Kapolri atau Polri.

Editor Bruce Elang