Dana MTQ XXX Papua Rp50 Miliar Belum Jelas, Ketua Harian dan Bendahara Disorot: Publik Minta Kapolri, Kejagung, dan KPK Turun Tangan”

“Dana MTQ XXX Papua Rp50 Miliar Belum Jelas, Ketua Harian dan Bendahara Disorot: Publik Minta Kapolri, Kejagung, dan KPK Turun Tangan”

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Dugaan ketidakberesan pengelolaan dana MTQ XXX Tingkat Provinsi se-Tanah Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mimika terus memantik kemarahan publik. Ketua Harian MTQ, Dwi Cholifah bersama bendahara panitia kini menjadi sorotan setelah hingga mendekati dua tahun pasca kegiatan, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disebut belum dibuka secara detail kepada masyarakat.

Kondisi itu memunculkan kecurigaan publik bahwa ada upaya sengaja memperlambat atau menutupi pertanggungjawaban penggunaan dana MTQ yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 miliar.

  “Kalau memang anggaran dipakai secara benar dan bersih, kenapa sampai sekarang belum dibuka terang-benderang ke publik?” ujar seorang warga Mimika yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (17/05/2026).

MTQ XXX Papua sendiri diketahui berlangsung pada 20 hingga 30 Juni 2024 dan melibatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber, mulai dari hibah pemerintah daerah, dana Kesbangpol, sponsor perusahaan, bantuan perbankan, BUMN, hingga dukungan swasta dan donasi masyarakat.

Namun hingga kini, masyarakat mengaku belum pernah melihat laporan rinci terkait penggunaan dana tersebut secara terbuka.

Sorotan paling tajam mengarah kepada Ketua Harian Dwi Cholifah bersama bendahara panitia yang dinilai memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

Publik kini mendesak Listyo Sigit Prabowo, ST Burhanuddin, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana MTQ tersebut.

Masyarakat meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh aliran dana, rekening panitia, proyek pengadaan barang dan jasa, kontrak vendor, biaya perjalanan dinas, konsumsi, penginapan, hingga kemungkinan adanya dugaan mark-up dalam pelaksanaan kegiatan.

  “Panitia harus terbuka. Ini uang rakyat dan uang umat. Jangan diam seolah tidak terjadi apa-apa,” tegas sumber tersebut.

Warga juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional dan independen dalam menangani dugaan kasus tersebut.

 “Jangan sampai kasus korupsi hanya dijadikan ladang pencarian nafkah oleh oknum tertentu. Rakyat sudah terlalu sering melihat kasus besar menguap tanpa kejelasan,” katanya.

Kemarahan publik dinilai wajar. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dana puluhan miliar rupiah yang digunakan dalam kegiatan seremonial keagamaan justru belum memiliki pertanggungjawaban terbuka yang jelas.

Kini pertanyaan publik semakin keras bergema:

  “Apakah dana MTQ benar-benar digunakan sesuai kebutuhan kegiatan, atau ada permainan anggaran yang sengaja ditutup rapat di balik panggung syiar agama?”

"Pemburu Korup"