Jemput Aspirasi dari Kampung, Dinas Perkebunan Fakfak Verifikasi Potensi Furwagi untuk Pala Unggul 2027

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Sebagian orang menyebut Musrenbang sekadar forum tahunan. Namun di Kabupaten Fakfak, ia tengah diupayakan menjadi pijakan nyata pembangunan.

Usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tahun 2026, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak tak berhenti pada tumpukan dokumen usulan. Mereka turun langsung ke kampung-kampung di Distrik Furwagi mendata, memverifikasi, sekaligus berdialog dengan masyarakat.

Langkah itu bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia menjadi bagian dari upaya memastikan setiap aspirasi yang lahir dari forum perencanaan benar-benar berakar pada kondisi riil lapangan: kesiapan lahan, potensi komoditas, hingga komitmen petani pekebun sebagai pelaku utama.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST, MT, menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus ditopang data yang kuat.

“Kami ingin memastikan usulan Musrenbang tidak berhenti sebagai catatan administrasi. Setiap program harus memiliki data dukung yang jelas mulai dari kesiapan masyarakat, kesiapan lokasi, hingga prospek pengembangannya,” ujarnya.

Dari hasil Musrenbang Distrik 2026, hanya sejumlah wilayah yang secara spesifik mengusulkan penguatan sektor perkebunan. Distrik Furwagi menjadi titik awal verifikasi, disusul Distrik Fakfak Barat, Kayauni, Kokas, Mbahamdandara, dan Wartutin.

Fokus utama mereka seragam: pengembangan pala sebagai komoditas unggulan, disertai pinang dan kopi, serta penguatan sarana pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah produksi.

Bagi Fakfak, pala bukan sekadar tanaman. Ia adalah identitas, sejarah, sekaligus harapan ekonomi. Komoditas ini memiliki jejak panjang dalam sejarah perdagangan nusantara dan tetap menyimpan potensi pasar yang menjanjikan. Namun, sebagaimana ditegaskan Widhi, pengembangannya tak bisa berjalan tanpa perencanaan matang dan kesiapan masyarakat.

Pemerintah, katanya, memiliki standar operasional yang ketat dalam menyalurkan bantuan. Kelompok tani harus aktif, lahan harus jelas dan layak, komitmen petani harus nyata, serta status lokasi harus pasti.

“Jangan sampai bantuan sudah diberikan, tetapi tidak didukung kesiapan masyarakat dan lahan. Program harus berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pendataan lapangan kali ini juga menjadi ruang dialog. Aparat dinas tak sekadar mencatat angka, tetapi menyerap aspirasi, mengukur minat masyarakat, dan menyamakan persepsi tentang arah pembangunan perkebunan. Peminatan masyarakat dipandang sebagai indikator utama keberhasilan program tanpa partisipasi aktif, bantuan apa pun akan kehilangan makna.

Di sisi lain, seluruh usulan tetap harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah. Setiap program akan dipetakan berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, kesiapan teknis, dan potensi dampak ekonominya. Dengan pendekatan itu, pembangunan tak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terukur.

Langkah verifikasi ini menjadi fondasi penting menuju tahun anggaran 2027 dan seterusnya. Pemerintah daerah berharap pengembangan pala, pinang, kopi, serta penguatan sarana pascapanen di distrik-distrik pengusul mampu menjadi motor penggerak ekonomi kampung.

Di tengah semangat “Fakfak Membara”, konsep Distrik Berdaya menemukan bentuknya: kampung sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi lokal, petani sebagai subjek pembangunan, dan data sebagai kompas arah kebijakan. Jika langkah ini konsisten dijaga, bukan mustahil Fakfak kian kokoh meneguhkan diri sebagai daerah perkebunan unggulan di Papua Barat dengan pala sebagai mahkotanya.

 

Writter & Editor : Den