Perempuan Maluku Pimpin Transisi Energi: LAPPAN dan AKSI Dorong Dekarbonisasi Berbasis Gender Transformatif di Ambon
AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Yayasan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku bersama AKSI (for gender, social and ecological justice) sukses menggelar lokakarya bertajuk "Gender Transformatif dan Inisiatif Dekarbonisasi Dipimpin oleh Perempuan Komunitas" di Hotel Amaris, Kota Ambon, pada 10–11 September 2026.
Kolaborasi strategis ini bertujuan memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan pesisir dalam menghadapi krisis iklim melalui transisi energi bersih yang berkeadilan.
Program ini secara khusus mendampingi 39 perempuan nelayan dari Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat menggunakan metode Feminist Participatory Action Research (FPAR). Pendekatan ini dirancang untuk membangun kesadaran kritis, merefleksikan pengalaman hidup perempuan, serta mendorong partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun komunitas.
-Mengubah Norma Sosial dan Menjawab Tantangan Iklim
Selama ini, dampak perubahan iklim seperti kenaikan emisi gas rumah kaca akibat industrialisasi dan pertanian modern kerap menempatkan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Melalui program ini, pemahaman perempuan komunitas diperkuat untuk memilih teknologi energi ramah lingkungan yang mampu mengurangi emisi karbon.
Proses dekarbonisasi ini tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga berupaya mentransformasi norma sosial agar lebih adil gender, mudah diakses oleh perempuan, serta memiliki dukungan anggaran yang pasti.
Salah satu bukti nyata dari inisiatif ini lahir dari kelompok perempuan Aniong Seilale yang mengusulkan pengadaan panel surya (PLTS) guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Usulan ini diharapkan dapat diakomodasi dan didukung langsung melalui Dana Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Selain matahari, kelompok perempuan dari Latuhalawa Latuhalat dan Aniong Seilale di Kecamatan Nusaniwe, Ambon, ini juga terus mengeksplorasi potensi energi bersih lainnya dari angin dan air.
-Sinergi Lintas Sektor untuk Aksi Iklim Daerah
Lokakarya ini menjadi momentum penting dalam memperkuat Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) serta Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku, terutama dalam mendorong pelibatan aktif komunitas lokal pada agenda transisi energi.
Acara selama dua hari ini dihadiri oleh 36 peserta yang merepresentasikan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari perwakilan komunitas Latuhalawa Latuhalat dan Aniong Seilale, Pemerintah Negeri serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Latuhalat dan Seilale, hingga organisasi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan pusat kajian gender dari beberapa universitas di Kota Ambon.
Sejumlah pakar dan praktisi dihadirkan sebagai narasumber untuk membedah konsep hingga implementasi di lapangan:
-Titi Soentoro (AKSI!): Memaparkan konsep, prinsip, dan pendekatan dekarbonisasi yang transformatif gender (GeTDecarb) dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan.
-Aniati Tokomadoran (LAPPAN): Membagikan pengetahuan, keterampilan, serta pembelajaran mengenai proses dan hasil riset aksi FPAR GeTDecarb di Ambon.
-Delvya Latuputty (Latuhalat) & Hana Pariama (Seilale): Berbagi testimoni dan pengalaman langsung sebagai perempuan FPAR yang memimpin inisiatif dekarbonisasi di tingkat akar rumput.
-Halomoan Marthin Muskita (Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Ambon): Mengulas pengalaman penerapan PLTS di Maluku serta bentuk dukungan teknis bagi inisiatif energi bersih yang dipimpin perempuan.
-Sartika M. Launuru (Dinas ESDM Provinsi Maluku) & Rithasya T. Wenno (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku): Menjelaskan kebijakan daerah dan aksi iklim yang berkaitan dengan mitigasi, adaptasi, serta strategi sektor energi di Maluku.
-Menuju Panggung Dunia: Penguatan Gender Action Plan ke COP 31 Turki
Lokakarya ini berhasil merumuskan tiga klaster rekomendasi utama yang disusun oleh para peserta melalui proses riset berbasis kebutuhan riil perempuan Maluku.
Tiga fokus kelompok rekomendasi tersebut meliputi:
1.Perencanaan, Implementasi, dan Monitoring-Evaluasi (Monev) program iklim.
2.Penyusunan Data Pilah Gender untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
3.Alokasi Anggaran yang responsif gender.
Rekomendasi yang dihasilkan mendesak adanya jaminan ruang bagi kepemimpinan perempuan, akses pendanaan perubahan iklim yang adil tanpa merusak lingkungan, serta dukungan penuh terhadap pemanfaatan sumber energi bersih oleh komunitas lokal.
Secara strategis, poin-poin krusial dari Ambon ini akan dikonsolidasikan sebagai draf penerapan Rencana Aksi Gender (Gender Action Plan / GAP) serta implementasi Belem Gender Action Plan. Dokumen kebijakan ini nantinya siap dibawa dan diperjuangkan dalam negosiasi iklim global pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 31) yang akan digelar di Antalya, Turki.
(M.N)

























Komentar via Facebook