Rakyat Bertaruh Nyawa,Pemda Mimika Masih Bangga Menumpang Fasilitas Perusahan.

Rakyat Bertaruh Nyawa,Pemda Mimika Masih Bangga Menumpang Fasilitas Perusahan.

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id – Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika kembali dipertanyakan. Di tengah klaim adanya kerja sama transportasi udara dengan PT Freeport Indonesia, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang kontras: tenaga kesehatan harus berjalan kaki selama 12 jam demi memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pedalaman.

Situasi ini memicu kritik keras dari Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan. Ia menilai kondisi tersebut merupakan tamparan bagi wibawa pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan dasar masyarakat.

“Seharusnya pemerintah daerah malu. Kalau untuk melayani rakyat saja kita terus bergantung pada fasilitas milik perusahaan swasta, lalu di mana harga diri dan kewibawaan pemerintah itu sendiri?” tegas Edoardus, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan bukanlah sesuatu yang salah. Namun, ketergantungan yang terus-menerus justru memperlihatkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menyiapkan sarana pelayanan publik yang menjadi kewajiban konstitusional.

“Di mana wibawa pemerintah? Meminta bantuan itu wajar ketika benar-benar tidak mampu. Tapi menjadi keliru jika ketergantungan itu terus dipelihara seolah Pemda tidak memiliki rencana, anggaran, dan kemampuan sendiri,” ujarnya.

Edoardus kemudian menantang Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menjelaskan kepada publik mengenai keberadaan pesawat maupun helikopter yang selama ini pernah diwacanakan sebagai solusi pelayanan daerah terpencil.

“Tunjukkan kepada masyarakat Mimika. Di mana pesawat dan helikopter yang pernah dijanjikan akan dimiliki pemerintah daerah? Di mana aset yang seharusnya siap siaga melayani nyawa rakyat?” katanya.

Ia mengingatkan bahwa janji memiliki armada sendiri pernah disampaikan dengan alasan agar daerah tidak terus-menerus mengeluarkan subsidi dan biaya sewa kepada pihak swasta.

“Dulu alasannya jelas, daripada uang daerah habis untuk menyewa pesawat dan mensubsidi swasta, lebih baik memiliki armada sendiri. Janji itu sudah lama terdengar, tetapi sampai hari ini kenyataannya tetap sama. Pernyataan di depan kamera terasa hampa, sementara tenaga kesehatan dan rakyat harus bertaruh nyawa berjalan kaki berjam-jam,” ujarnya.

Menurut Edoardus, peristiwa tersebut memperlihatkan kontradiksi yang memalukan. Di satu sisi pemerintah mengklaim memiliki akses dan kerja sama, tetapi di sisi lain pelayanan darurat justru gagal menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kalau kerja sama itu benar-benar efektif, mengapa tidak digunakan saat rakyat membutuhkan pertolongan? Kalau memang belum memiliki sarana sendiri, lalu selama ini ke mana arah perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah?” tanyanya.

Ia bahkan menilai ketergantungan terhadap fasilitas perusahaan dalam menjalankan tugas pelayanan dasar merupakan cermin kegagalan manajemen pemerintahan.

“Kerja sama boleh saja, tetapi menjadikannya sebagai penyangga utama pelayanan publik adalah aib. Itu menunjukkan lemahnya prioritas, buruknya akuntabilitas anggaran, dan jangan sampai janji-janji yang selama ini disampaikan ternyata hanya menjadi retorika politik untuk kepentingan pencitraan,” tegasnya.

Edoardus menegaskan masyarakat Mimika berhak mengetahui secara terbuka penggunaan anggaran untuk sarana transportasi udara pelayanan publik.

“Ke mana alokasi dana untuk pesawat dan helikopter pelayanan masyarakat? Apakah janji memiliki armada sendiri hanya sekadar omongan? Selama pemerintah lebih bangga menyebut nama perusahaan dibanding menunjukkan kemampuan sendiri melayani rakyat, maka wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus terkikis,” pungkasnya.

Kasus ini kembali menghadirkan ironi besar di tanah yang kaya sumber daya. Ketika miliaran rupiah anggaran terus mengalir setiap tahun, tenaga kesehatan justru masih harus mengandalkan kaki mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Pertanyaannya kini sederhana namun menohok: apakah negara benar-benar hadir di pedalaman Mimika, atau pelayanan rakyat hanya bergantung pada belas kasih perusahaan?

Editor : Bruce Elang