FGD Evaluasi Kelembagaan: Wali Kota Bodewin: "Struktur Ramping, Fungsi Kuat" Tata Kelola Pemkot Ambon Harus Efektif dan Tepat Sasaran

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., membuka secara resmi Fokus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah.

-Birokrasi adalah Motor Penggerak Pembangunan

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah adalah motor utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dirancang tepat — tidak sekadar memenuhi aturan, melainkan efektif, efisien, dan sesuai karakteristik daerah.

"Teori pemerintahan mengajarkan: struktur organisasi itu tidak boleh terlalu gemuk. Kita butuh organisasi yang ramping miskin struktur, kaya fungsi. Tujuannya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik," tegasnya.

-Sorotan Beban Kerja dan Penyesuaian Kelembagaan

Wali Kota menyoroti beberapa OPD yang saat ini memikul beban kerja sangat berat dan memerlukan penataan fungsi agar kinerja lebih maksimal:

-DP3MD: Mengurus perlindungan perempuan dan anak sekaligus pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan dan pendampingan dana desa — beban yang dinilai cukup besar untuk satu satuan kerja.

-DLH Persampahan: Tidak hanya mengurus lingkungan hidup dan penataan sampah di Kota Ambon, tetapi juga pengelolaan lahan, perizinan lingkungan, dan keberadaan taman kota. Wali Kota menegaskan perlunya pertimbangan pembentukan UPTD khusus pengelolaan taman agar ruang terbuka hijau di Kota Ambon lebih terawat.

-BPBD Kota Ambon: Mengingat Kota Ambon secara nasional ditetapkan sebagai daerah rawan bencana dan kejadian bencana terus berulang, Wali Kota mendorong peningkatan kelembagaan BPBD agar dipimpin Kepala Badan (Eselon II), bukan sekadar Kepala Bagian, guna memperkuat kewenangan dan respons penanganan bencana.

"Coba lihat taman di MCM bunga sudah jarang, taman tidak terawat. Kita ingin Ambon bukan saja penuh gedung tinggi, tapi punya taman yang membuat mata kita terang dan hati kita sejuk," ujar Wali Kota.

-Jangan Cari Jabatan, Tapi Perkuat Fungsi

Wali Kota mengingatkan peserta FGD agar penataan kelembagaan tidak didorong keinginan memperbanyak posisi atau jabatan baru, melainkan semata-mata untuk efektivitas kinerja.

"Jangan sampai ada yang merasa belum dapat jabatan lalu mencari alasan membentuk struktur baru. Semua perubahan harus punya dasar kajian yang kuat — latar belakang, urgensi, dan dampaknya. Segala sesuatu di dunia ini bisa berubah asal ada kebutuhan yang jelas — kecuali kitab suci," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih fungsi antar-perangkat daerah. Setiap peran harus jelas batasnya, terintegrasi, dan berjalan sebagai satu kesatuan jajaran pemerintahan.

-Semua Masukan Dibahas, Hasil untuk Kemajuan Ambon

Berbagai usulan — mulai penyesuaian tipe perangkat daerah, peningkatan bidang, pembentukan UPTD baru, hingga penyesuaian SPTK akan dibahas mendalam dalam FGD ini bersama narasumber. Semua masukan akan dikaji secara objektif guna menghasilkan struktur yang mendukung visi dan misi pembangunan Kota Ambon yang tertuang dalam RPJMD.

"Visi misi kita sudah ditetapkan. Itulah ukuran keberhasilan kita semua. Selamat berdiskusi, hasil kerja kita hari ini adalah pondasi pelayanan yang lebih baik untuk warga Kota Ambon," tutup Wali Kota Bodewin Wattimena.

(M N)