EKONOMI DESA MALUKU TENGGARA DI PERSIMPANGAN: POTENSI BESAR, PEMANFAATAN MASIH RENDAH, 190 DESA DIDORONG JADI MOTOR PERTUMBUHAN

EKONOMI DESA MALUKU TENGGARA DI PERSIMPANGAN: POTENSI BESAR, PEMANFAATAN MASIH RENDAH, 190 DESA DIDORONG JADI MOTOR PERTUMBUHAN

JAKARTA, Kabarsulselindonesia.web.id  — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membawa agenda besar pembangunan ekonomi desa ke Jakarta. Dalam audiensi bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Pemkab Maluku Tenggara memaparkan potensi sekaligus persoalan mendasar yang masih menghambat percepatan ekonomi masyarakat desa.

Pesan yang dibawa cukup tegas: Maluku Tenggara memiliki sumber daya besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal.28/9/26

Dalam paparan tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian, yakni mengoptimalkan potensi ekonomi desa, menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 190 desa sebagai simpul penggerak ekonomi, serta meminta dukungan pemerintah pusat untuk konektivitas, gerai koperasi, hilirisasi, dan peningkatan kapasitas SDM desa.

Potensi Besar, Produksi Belum Maksimal

Empat sektor disebut menjadi kekuatan utama ekonomi desa Maluku Tenggara, yakni pariwisata, perikanan, rumput laut, dan kelapa.

Di sektor pariwisata, sepanjang 2025 tercatat 44.945 kunjungan, dengan sekitar 22 persen merupakan wisatawan mancanegara. Maluku Tenggara juga memiliki tujuh destinasi eksisting dan 44 objek wisata potensial.

Namun, persoalannya bukan semata-mata soal daya tarik wisata.

Pemerintah daerah mengakui masih terdapat kendala berupa mahalnya tiket pesawat, keterbatasan transportasi, belum meratanya jalan, air bersih, toilet, penginapan, jaringan komunikasi hingga pengelolaan sampah.

Selain itu, persoalan tanah ulayat di sejumlah kawasan wisata juga disebut membutuhkan skema kerja sama yang jelas agar investasi dapat bergerak.

Laut Maluku Tenggara Kaya, Tetapi Baru 6,6 Persen Tergarap

Sektor perikanan menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai besarnya peluang ekonomi desa.

Maluku Tenggara berada di persimpangan Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura, dengan potensi tangkap hampir 1,5 juta ton per tahun.

Namun produksi pada 2025 baru sekitar 98 ribu ton atau 6,6 persen dari potensi tersebut.

Angka itu menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang sangat besar. Tetapi untuk mengubah potensi menjadi pendapatan masyarakat, pemerintah daerah menilai diperlukan sarana tangkap, rantai dingin, serta akses pasar bagi nelayan desa.

Rumput Laut: Lahan Luas, Pemanfaatan Masih Terbatas

Kondisi serupa terlihat pada komoditas rumput laut.

Kawasan budidaya mencapai 8.862 hektare, tetapi baru sekitar 1.380 hektare yang dimanfaatkan. Produksi 2024 tercatat 46.788 ton dengan 2.398 pembudidaya.

Persoalan lain berada pada harga di tingkat petani yang disebut berada pada kisaran Rp13 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Rentang harga yang lebar tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan rantai pasar sekaligus peningkatan nilai tambah agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.

Kelapa Terbesar di Maluku, Tetapi Ketahanan Pangan Masih Menjadi Tantangan

Di sektor pertanian, kelapa menjadi salah satu kekuatan utama Maluku Tenggara.

Luas kebun kelapa mencapai 23.209 hektare, dengan produksi 21.813 ton pada 2025. Dalam paparan pemerintah daerah, luas dan produksinya disebut sebagai yang tertinggi di Maluku.

Namun terdapat tantangan lain. Pertanian Maluku Tenggara didominasi lahan kering dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Produksi pangan disebut baru memenuhi sekitar 52 persen kebutuhan konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan komoditas spesifik sesuai karakter masing-masing desa.

190 Desa Sudah Bentuk KDMP, Baru 25 Gerai Terbangun

Salah satu strategi yang ditawarkan adalah memperkuat Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam paparan tersebut disebutkan bahwa 190 dari 190 desa telah membentuk KDMP, sementara 25 gerai telah terbangun.

KDMP diarahkan menjadi simpul pemasaran hasil pertanian dan perikanan dengan tiga fungsi utama: memasok kebutuhan pariwisata, membantu pengendalian harga, serta mendukung ketahanan pangan.

Model tersebut akan diperkuat melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kawasan wisata prioritas Ngiar Varat, dan sentra UMKM.

Tantangan Berikutnya: Jangan Sampai Koperasi Hanya Berhenti di Atas Kertas

Di sinilah tantangan implementasi menjadi penting.

Pembentukan 190 KDMP merupakan modal kelembagaan. Namun, kekuatan sebenarnya akan terlihat dari kemampuan koperasi tersebut menghubungkan petani, nelayan, pembudidaya, UMKM, sektor pariwisata, dan pasar.

Jika rantai tersebut berjalan, koperasi dapat menjadi instrumen ekonomi desa. Sebaliknya, tanpa pasar, distribusi, modal, SDM dan infrastruktur yang memadai, pembentukan kelembagaan belum otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan 165 gerai KDMP bagi desa yang belum memilikinya.

Enam Dukungan Diminta dari Pemerintah Pusat

Pemkab Maluku Tenggara mengajukan enam kebutuhan percepatan kepada Kementerian Desa.

Pertama, melanjutkan dukungan konektivitas dan transportasi perdesaan, terutama karena program DAK transportasi perdesaan disebut terhenti sejak 2025.

Kedua, pembangunan gerai KDMP di 165 desa.

Ketiga, pembangunan sarana desa wisata seperti air bersih, toilet, homestay dan jaringan komunikasi.

Keempat, pembangunan rantai dingin, termasuk cold storage dan sarana Kampung Nelayan Merah Putih di desa pesisir.

Kelima, hilirisasi kelapa dan rumput laut dalam skala desa.

Keenam, peningkatan SDM bagi pemuda, Linmas, Pokdarwis, pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP dan BUMDes.

Dari Potensi ke Pendapatan: Ini Ujian Sesungguhnya

Paparan pembangunan ekonomi desa Maluku Tenggara menunjukkan satu kenyataan penting: modal alam sudah tersedia, tetapi infrastruktur ekonomi dan rantai nilai masih harus diperkuat.

Laut yang luas harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi nelayan. Rumput laut tidak cukup hanya dipanen, tetapi perlu diolah. Kelapa tidak cukup dijual sebagai bahan mentah, tetapi harus masuk ke proses hilirisasi. Pariwisata tidak cukup hanya mendatangkan wisatawan, tetapi harus membuat belanja wisatawan masuk ke kantong masyarakat desa.

Karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi desa nantinya bukan hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, jumlah gerai yang berdiri, atau jumlah program yang diluncurkan.

Ukuran terpenting adalah apakah pendapatan masyarakat desa benar-benar meningkat.

Pemkab Maluku Tenggara menegaskan keyakinannya bahwa desa yang kuat akan menjadi fondasi kemajuan daerah. Dengan 190 desa yang telah membentuk KDMP, potensi sumber daya yang besar, serta agenda penguatan SDM, pemerintah daerah menyatakan siap bekerja bersama Kementerian Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa.

Editor: Bruce Elang