Rakyat Antre BBM & Minyak Tanah, Thaher Hanubun tegas: Distribusi Jangan Bikin Warga Menderita

"Rakyat Antre BBM & Minyak Tanah, Thaher Hanubun tegas: Distribusi Jangan Bikin Warga Menderita

MALUKU TENGGARA Kabarsulselindonesia.web.id  — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak tanah di Maluku Tenggara kembali menjadi perhatian serius. Antrean panjang masyarakat di SPBU maupun titik pelayanan minyak tanah menjadi sinyal bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan energi kebutuhan dasar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku Tenggara serta perwakilan Pertamina Maluku menggelar pertemuan untuk membahas langkah konkret mengatasi kelangkaan BBM dan minyak tanah.10/08/2026

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Thaher menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan dari balik meja. Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean untuk mendapatkan BBM dan minyak tanah, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi dan pelayanan di lapangan.

“Di tengah kelangkaan minyak, jangan rakyat yang dibuat susah. Kita harus cari solusi dan pastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Thaher.

Bupati juga menyoroti pentingnya memastikan tidak terjadi penimbunan maupun penyimpangan distribusi. BBM dan minyak tanah merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga distribusinya harus dilakukan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan tidak boleh membuka ruang bagi praktik yang merugikan warga.

JANGAN BIARKAN ANTREAN MENJADI PENDERITAAN RAKYAT

Menurut Thaher, pelayanan di SPBU juga perlu dievaluasi agar mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memperpanjang waktu pelayanan, termasuk mempertimbangkan jam operasional yang lebih awal dan waktu tutup yang lebih panjang.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai antrean sekaligus memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat mendapatkan BBM tanpa harus berdesak-desakan dalam waktu pelayanan yang terbatas.

Namun, persoalan tidak berhenti pada jam operasional. Pemerintah daerah bersama Pertamina dan Perindag perlu memastikan bahwa stok, distribusi, pengawasan, hingga pelayanan di tingkat konsumen benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

Jika pasokan tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, maka persoalan harus ditelusuri secara serius. Pemerintah perlu memastikan tidak ada mata rantai distribusi yang bermasalah dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.

PEMERINTAH DITUNTUT HADIR, BUKAN SEKADAR BERKOORDINASI

Kelangkaan BBM dan minyak tanah bukan sekadar persoalan antrean. Bagi masyarakat Maluku Tenggara, ketersediaan energi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, transportasi, kebutuhan rumah tangga, nelayan, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.

Karena itu, koordinasi antara Pemkab Maluku Tenggara, Pertamina dan Perindag harus menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat, bukan berhenti pada rapat dan pernyataan.

Pengawasan distribusi harus diperketat. Data kebutuhan dan pasokan harus dibuka secara jelas. Mekanisme penyaluran harus dipastikan tepat sasaran. Jika ditemukan indikasi penimbunan atau penyimpangan, aparat dan instansi terkait harus mengambil tindakan sesuai ketentuan.

Pesan Bupati Thaher pun jelas: jangan sampai persoalan distribusi energi justru membuat masyarakat kecil menjadi pihak yang paling menderita.

Kini masyarakat menunggu bukti nyata dari pemerintah dan Pertamina: BBM tersedia, minyak tanah tidak langka, antrean terkendali, dan distribusi benar-benar berpihak kepada kebutuhan rakyat.

Editor: Bruce Elang