Upacara di Grasberg Disorot: Keselamatan Warga Adat Jangan Dikorbankan Demi Seremoni

Upacara di Grasberg Disorot: Keselamatan Warga Adat Jangan Dikorbankan Demi Seremoni

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyambut peringatan kemerdekaan di kawasan dataran tinggi Grasberg menuai sorotan serius dari kalangan pemuda Mimika. Kegiatan yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat dengan mengenakan pakaian adat tradisional dinilai tidak boleh hanya dilihat sebagai seremoni, tetapi harus diuji dari sisi keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta penghormatan terhadap martabat masyarakat adat.

Sorotan tersebut disampaikan Dianu Omaleng, pemuda Mimika. Ia menilai setiap kegiatan yang berlangsung di kawasan operasional pertambangan dengan kondisi geografis dan cuaca ekstrem harus memiliki standar keselamatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dianu, kawasan Grasberg berada pada lingkungan dengan ketinggian ekstrem, suhu rendah, perubahan cuaca yang cepat, serta karakter medan yang memiliki risiko tersendiri. Karena itu, keselamatan manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan yang sifatnya seremonial.

“Jangan sampai semangat memperingati kemerdekaan justru membuat aspek keselamatan manusia ditempatkan di belakang kepentingan seremoni. Warga yang dilibatkan harus mendapatkan perlindungan yang layak sesuai kondisi medan dan cuaca,” tegas Dianu.21/08/26

Ia mempertanyakan apakah seluruh peserta, khususnya masyarakat adat yang mengenakan pakaian tradisional, telah mendapatkan perlengkapan perlindungan yang memadai untuk menghadapi kondisi ekstrem di kawasan tersebut.

Dianu menegaskan, persoalan ini bukan untuk mempertentangkan pakaian adat dengan kegiatan resmi. Sebaliknya, identitas budaya masyarakat adat harus dihormati, namun penghormatan tersebut tidak boleh mengabaikan hak paling mendasar, yakni keselamatan dan kesehatan peserta.

“Budaya harus dihormati, tetapi keselamatan manusia tidak boleh dikompromikan. Kalau kondisi medan ekstrem membutuhkan perlindungan tambahan, maka perlindungan itu harus disediakan. Jangan sampai masyarakat adat hanya dijadikan simbol dalam sebuah seremoni tanpa jaminan keselamatan yang memadai,” ujarnya.

SOP dan K3 Jangan Berhenti di Atas Kertas

Dianu meminta pengelola kawasan dan pihak penyelenggara memberikan penjelasan terbuka mengenai standar keselamatan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak semestinya hanya ketat terhadap aktivitas produksi atau pekerjaan teknis di kawasan tambang. Setiap kegiatan yang membawa orang masuk ke lingkungan dengan risiko keselamatan tinggi semestinya juga memperhatikan pengendalian risiko secara serius.

Ia mendorong adanya evaluasi terhadap proses perencanaan kegiatan, asesmen risiko, perlengkapan keselamatan, kondisi cuaca, prosedur evakuasi, hingga mekanisme pengawasan terhadap peserta.

“Kalau SOP memang sudah diterapkan, buka kepada publik apa standar keselamatan yang digunakan. Jangan hanya mengatakan semuanya sudah sesuai prosedur tanpa memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dianu.

Masyarakat Adat Bukan Sekadar Pelengkap Seremoni

Lebih jauh, Dianu menyoroti pentingnya posisi masyarakat adat dalam setiap kegiatan yang berlangsung di wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan dan identitas masyarakat Mimika.

Menurutnya, pelibatan masyarakat adat harus dilakukan dengan menghormati harkat, martabat, hak budaya, serta keselamatan mereka. Masyarakat adat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai ornamen untuk memperkuat citra sebuah kegiatan.

“Kalau masyarakat adat dilibatkan, maka harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak. Bukan sekadar hadir untuk memenuhi kebutuhan seremoni,” tegasnya.

Ia juga meminta agar tidak ada tekanan atau situasi yang membuat warga harus memilih antara mempertahankan identitas budaya dengan memenuhi standar keselamatan.

Tiga Langkah Mendesak

Dianu mendesak pihak terkait segera mengambil langkah konkret.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penyelenggaraan kegiatan di kawasan dengan kondisi ekstrem, termasuk penerapan SOP dan standar K3.

Kedua, memastikan seluruh masyarakat yang dilibatkan memperoleh perlindungan keselamatan yang sesuai dengan kondisi medan dan cuaca, tanpa menghilangkan identitas serta penghormatan terhadap budaya lokal.

Ketiga, membuka ruang dialog dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai prosedur keselamatan serta pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dianu menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap peringatan kemerdekaan maupun terhadap pelibatan masyarakat adat. Kritik tersebut justru dimaksudkan sebagai pengingat agar setiap kegiatan di kawasan berisiko tinggi tidak mengorbankan keselamatan manusia.

“Peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk menghormati kehidupan, martabat, dan hak masyarakat. Jangan sampai sebuah seremoni terlihat meriah di permukaan, tetapi menyisakan pertanyaan serius mengenai keselamatan orang-orang yang dilibatkan,” pungkasnya.

Ia berharap pihak penyelenggara dan pengelola kawasan memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat.

By: Dianu Omaleng

Editor: Bruce Elang