Data Bansos Dinilai Belum Memotret Kondisi Warga, Dinsos Fakfak Mulai Pendataan dari Kampung

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Pemerintah Kabupaten Fakfak mulai membenahi persoalan data kemiskinan dari tingkat paling bawah. Mulai Senin, 28 September 2026, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak melakukan pendataan manual terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai langkah awal membangun basis data daerah yang lebih faktual.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali La Hadalia, S.Sos., M.Si., mengatakan langkah tersebut diperlukan karena data statistik yang digunakan dalam berbagai program pemerintah belum selalu mampu menggambarkan kondisi setiap rumah tangga secara utuh.

Menurut Sadali, salah satu persoalannya terletak pada karakter pendataan berbasis sampel. Data statistik dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi suatu wilayah, tetapi pemerintah daerah membutuhkan informasi yang lebih rinci ketika hendak menentukan kebijakan hingga tingkat masyarakat.

“Karena itu kita perlu ada data daerah yang kita sediakan sendiri. Langkah awalnya adalah melakukan pengambilan data dari bawah,” kata Sadali saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).

Pendataan tersebut, kata dia, akan dilakukan dengan pendekatan jemput bola. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang melaporkan kondisinya, tetapi berupaya memperoleh informasi langsung dari lapangan dengan melibatkan pemerintahan pada tingkat paling bawah.

Bagi Sadali, informasi dari tingkat kampung menjadi penting karena pemerintah setempat dinilai paling mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warganya.

Menguji Ketepatan Data

Sadali menjelaskan, pendataan daerah bukan dimaksudkan untuk menggantikan data pemerintah pusat. Sebaliknya, data tersebut akan menjadi bahan pembanding sekaligus validasi terhadap kondisi riil masyarakat di Fakfak.

Ia menilai terdapat warga yang secara ekonomi berada dalam kondisi sulit, tetapi belum mendapatkan manfaat program bantuan karena posisi mereka dalam klasifikasi data tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual.

“Banyak masyarakat yang sesungguhnya menerima manfaat, tapi dia tidak menerima manfaat,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat terjadi karena masyarakat diklasifikasikan berdasarkan desil kesejahteraan. Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan dari desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Persoalan muncul ketika kondisi ekonomi rumah tangga mengalami perubahan atau tidak sepenuhnya tertangkap oleh data yang digunakan.

Sadali mencontohkan, ada masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi dalam data justru berada pada kelompok desil yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka berpotensi tidak masuk dalam sasaran sejumlah program bantuan.

“Data real di lapangan bisa saja menunjukkan kondisi yang berbeda. Karena itu kita melakukan pendataan sekaligus memvalidasikan kembali data tersebut,” katanya.

Dinas Sosial Fakfak, lanjut Sadali, nantinya akan membawa hasil pendataan tersebut untuk dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah itu diharapkan dapat membuka ruang pemadanan dan koreksi data sehingga posisi kesejahteraan masyarakat dapat lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dimulai dengan Keterbatasan Anggaran

Sadali mengakui pendataan tahap awal tersebut belum akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan data masyarakat Fakfak.

Keterbatasan waktu dan anggaran menjadi salah satu kendala. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memulai pembenahan.

“Memang belum pasti akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan karena kita dibatasi waktu. Tetapi ini merupakan langkah awal untuk kemudian kita perbaiki di tahun berikutnya,” ujarnya.

Data yang dihimpun nantinya tidak hanya mencatat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dinsos juga ingin memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi rumah tangga.

Sebab, menurut Sadali, persoalan kesejahteraan tidak selalu dapat diukur dari satu indikator.

Ada warga yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi memiliki rumah yang relatif layak. Sebaliknya, ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tertentu, tetapi tinggal dalam kondisi hunian yang membutuhkan perhatian.

“Dengan penyajian data ini, kondisi-kondisi tersebut bisa kita bagi. Sehingga akan menjadi ukuran bagi pemerintah dalam mengambil keputusan,” katanya.

Dari Data ke Kebijakan

Bagi Dinsos Fakfak, pendataan bukan sekadar pekerjaan administratif. Data tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan.

Sadali mengatakan data sosial ekonomi yang lebih rinci akan membantu organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan begitu, kebijakan tidak hanya berdasarkan perkiraan agregat, tetapi dapat disusun berdasarkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

“Ini akan menjadi penyediaan data informasi supaya kebijakan dan perencanaan yang dilakukan setiap OPD bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Ia juga menilai basis data yang terpilah akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi sumber pembiayaan program.

Fakfak memiliki berbagai sumber pendanaan pembangunan, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga dana yang berkaitan dengan kekhususan Papua.

Karena itu, pemetaan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi sekaligus karakteristik penduduk diperlukan agar penggunaan sumber anggaran dapat disesuaikan dengan sasaran program.

Termasuk, kata Sadali, pemetaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki hak atas program dan alokasi anggaran tertentu.

“Kalau dari awal kita mencampur seluruh data masyarakat yang kondisi ekonominya rendah, nanti akan menyulitkan ketika menggunakan mata anggaran karena tidak ada pemilahan data,” katanya.

Pendataan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun satu hal yang lebih mendasar: agar kebijakan pemerintah bertumpu pada kondisi masyarakat yang benar-benar terjadi di lapangan.

Bagi Dinas Sosial Fakfak, pembenahan itu dimulai dari bawah dari rumah tangga, kampung, dan lingkungan tempat masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari.

 

Writter & Editor : Den