Gelar Bertambah, Rakyat Masih Menunggu Bukti Pembangunan di Mimika

Gelar Bertambah, Rakyat Masih Menunggu Bukti Pembangunan di Mimika

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pemberian gelar kehormatan dari Keraton Surakarta kepada Bupati Mimika Johannes Rettob dan istrinya memang menjadi hak serta kewenangan pihak keraton. Namun di tengah berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat, penghargaan tersebut justru memunculkan pertanyaan dan kritik dari sejumlah tokoh masyarakat Mimika.

Salah satu tokoh masyarakat menilai pemerintah daerah jangan sampai lebih sibuk mengejar pencitraan dan kebanggaan seremoni dibandingkan menuntaskan janji pembangunan yang pernah disampaikan kepada rakyat.

“Rakyat tidak memilih pemimpin untuk mengejar gelar. Rakyat memilih pemimpin karena berharap ada perubahan nyata dalam kehidupan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, hingga memasuki pertengahan masa pemerintahan, masih banyak warga di sejumlah wilayah seperti Fakafuku, Mafasimamo, Jita dan kampung-kampung lainnya yang mengeluhkan persoalan jalan, air bersih, listrik, transportasi, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Ia mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran daerah yang mencapai triliunan rupiah. Dengan kemampuan fiskal Mimika yang sangat besar dan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan rakyat.16/06/2026

“Jangan sampai uang rakyat hanya tersimpan di bank sementara masyarakat masih hidup dalam berbagai keterbatasan. Publik berhak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kondisi Mimika saat ini seolah menghadirkan ironi. Di mata dunia, Mimika dikenal sebagai daerah kaya dan bernilai ekonomi tinggi, tetapi masih ada masyarakat yang belum menikmati pelayanan dasar secara layak. Ia juga menilai manfaat kekayaan daerah belum sepenuhnya dirasakan secara merata dan lebih banyak terlihat berada di lingkaran kelompok elit.

Kritik tersebut, lanjutnya, bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk kontrol masyarakat dalam sistem demokrasi. Pemerintah harus menyadari bahwa sejarah tidak akan mencatat seorang pemimpin dari banyaknya gelar yang disandang, tetapi dari warisan pembangunan yang ditinggalkan untuk rakyat.

“Gelar tidak bisa menggantikan jalan yang rusak, tidak bisa menghadirkan air bersih, tidak bisa menyalakan listrik di kampung, dan tidak bisa menyembuhkan masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata,” tegasnya.

Karena itu, penghargaan apa pun yang diterima oleh kepala daerah seharusnya menjadi cambuk untuk bekerja lebih keras, bukan menjadi panggung untuk berpuas diri. Di luar ruang-ruang seremoni, masih banyak rakyat Mimika yang menunggu janji pembangunan diwujudkan.

Pada akhirnya, rakyat akan memberikan penilaian sendiri: apakah kepemimpinan ini dikenang karena banyaknya gelar yang diterima, atau karena keberhasilan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mimika dari kampung hingga kota.

Editor : Bruce Elang