Inflasi Maluku Mei 2026 Tetap Terkendali, Masih dalam Rentang Sasaran Nasional

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Perkembangan harga barang dan jasa di Provinsi Maluku pada Mei 2026 menunjukkan inflasi sebesar 0,93 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat deflasi sebesar 0,17 persen. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat sebesar 3,27 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran nasional yaitu 2,5±1 persen.

Meskipun berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat 3,08 persen, capaian ini tetap dinilai terkendali. Secara wilayah, kenaikan harga terjadi di seluruh daerah penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK): Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,34 persen, Kota Ambon 0,73 persen, dan Kota Tual 0,46 persen.

-Pemicu Utama: Harga Ikan dan Tarif Angkutan Udara

Kenaikan harga utamanya didorong oleh dua kelompok pengeluaran, yaitu Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,66 persen, serta kelompok Transportasi sebesar 0,21 persen.

Pada kelompok pangan, peningkatan harga terjadi setelah dua bulan sebelumnya mengalami penurunan. Komoditas perikanan menjadi penyumbang terbesar: ikan layang naik signifikan dengan andil 0,30 persen, disusul ikan tongkol 0,13 persen, dan ikan cakalang 0,11 persen. Kondisi ini dipengaruhi faktor alam khas bulan Mei—tingginya gelombang laut dan curah hujan—yang menghambat aktivitas melaut dan menekan pasokan ikan segar di pasar.

Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara menjadi pemicu utama di sektor transportasi, memberikan andil 0,12 persen. Hal ini menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang penyesuaian biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar, yang mulai berlaku per 13 Mei 2026.

-Upaya Pengendalian Tetap Diperkuat

Menanggapi dinamika ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis, terutama melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Ke depannya, pengendalian harga akan difokuskan pada empat pilar utama: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Berbagai tindakan nyata terus dilaksanakan, antara lain penyelenggaraan pasar murah, pengawasan langsung ke pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H, serta optimalisasi layanan penyeberangan ASDP guna memperlancar arus barang antarwilayah. Koordinasi juga diperkuat untuk mengantisipasi dampak El Niño, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengendali inflasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(M.N)