SILPA Rp1,1 Triliun Jadi Sorotan, Warga Minta Kepala BPKAD Mimika Buka-bukaan Soal Arus Kas dan Bunga Simpanan Daerah

SILPA Rp1,1 Triliun Jadi Sorotan, Warga Minta Kepala BPKAD Mimika Buka-bukaan Soal Arus Kas dan Bunga Simpanan Daerah

Timika Kabarsulselindonesia.web.id – Polemik Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Mimika yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun kembali memantik sorotan publik. Sejumlah warga meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa, memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk arus kas serta bunga atas dana yang tersimpan di bank.

Menurut warga, BPKAD merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kas daerah. Karena itu, dinilai tidak tepat apabila setiap pertanyaan mengenai kondisi keuangan daerah selalu diarahkan kepada pihak lain tanpa disertai penjelasan yang komprehensif.07/07/2026

"Kalau berbicara tentang keuangan daerah, tentu Kepala BPKAD mengetahui secara menyeluruh mengenai uang yang masuk, keluar, hingga posisi kas daerah. Karena itu masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jelas dan transparan," ujar salah seorang warga.

Pernyataan yang menyarankan masyarakat agar menanyakan langsung kepada Bank Papua terkait bunga simpanan daerah juga menuai tanda tanya. Menurut warga, jawaban tersebut belum menjawab substansi pertanyaan publik mengenai pengelolaan kas daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui BPKAD.

"Warga tidak sedang mempertanyakan pihak bank, tetapi meminta penjelasan dari pejabat yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah. Jika BPKAD tidak mampu menjelaskan secara rinci, maka wajar apabila muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat," katanya.

Masyarakat juga menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mengakhiri spekulasi terkait besarnya SILPA Kabupaten Mimika. Penjelasan mengenai asal-usul SILPA, pengelolaan dana, hingga bunga simpanan di bank dinilai perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

Selain itu, warga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti setiap informasi atau dugaan yang berkembang sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Warga juga mendorong agar seluruh pejabat yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangan bersikap kooperatif apabila dimintai keterangan oleh aparat berwenang.

Masyarakat berharap polemik ini tidak berkembang menjadi saling lempar tanggung jawab yang justru memperkeruh situasi. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah terbaik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Editor: Bruce Elang