Anggota DPRD Maluku Rimaniar: Leitimur Selatan Tak Pernah Dapat Program MBG — Desil Bansos Juga Tak Akurat, Akan Dipanggilkan Dinas Pendidikan

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rimaniar, menyampaikan temuan penting dari kegiatan reses di Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, kepada awak media usai menghadiri Pelantikan DPW dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Tahun 2026 di Hotel Santika, Rabu (2/9/2026).

Rimaniar menyampaikan keterkejutannya atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui aspirasi reses. Ternyata, bukan hanya Negeri Rutong, melainkan seluruh negeri di wilayah Leitimur Selatan belum pernah sama sekali mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

"Ini juga salah satu teguran buat saya sebagai wakil rakyat. Saya terlambat mengetahui hal tersebut, dan selama ini tidak ada warga yang menyampaikannya kepada kami. Padahal itu adalah hak mereka. Anggaran sudah dialihkan untuk MBG, tapi manfaatnya belum dirasakan," tegasnya.

Ia berjanji akan segera menindaklanjuti temuan ini. Setelah masa reses selesai, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan serta mitra terkait untuk mendapatkan kejelasan dan mencari solusi agar program tersebut segera menjangkau wilayah Leitimur Selatan.

Selain masalah MBG, Rimaniar juga menyoroti persoalan mendasar terkait pendataan desil bantuan sosial yang belum sinkron. Ia menemukan pola yang sama di beberapa titik saat reses: warga yang secara ekonomi mampu justru terdata di desil terendah, sementara warga yang benar-benar tidak mampu masuk ke desil tertinggi.

"Banyak yang orang kaya ternyata desilnya ke-4, sementara yang benar-benar tidak mampu malah di desil 7 dan 8. Bahkan ada warga yang mengaku sebagai pengsensus pun datanya tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," ungkapnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi untuk segera membenahi sistem pendataan tersebut. Sumber data dan penyusunan desil harus jelas dan disinkronkan antar-instansi.

"Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten harus bekerja sama dengan Raja, pemerintah negeri, serta RT dan RW. Supaya penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Programnya sudah berjalan, tapi kalau datanya tidak akurat, ini akan terus jadi masalah di masyarakat," tandasnya.

Rimaniar menegaskan, kegiatan reses menjadi sarana penting untuk mengetahui langsung realitas di lapangan. Ia berharap ke depannya dirinya dan rekan-rekan anggota dewan lebih banyak turun ke masyarakat, sehingga berbagai persoalan seperti ini dapat segera diketahui dan dicarikan solusinya agar program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi yang berhak menerimanya.

(M.N)