Luis Fernando Soroti Dugaan "Tikus Berdasi" di Balik SILPA Mimika, Desak APH Bertindak Sebelum Anggaran Kembali Mengendap

Luis Fernando Soroti Dugaan "Tikus Berdasi" di Balik SILPA Mimika, Desak APH Bertindak Sebelum Anggaran Kembali Mengendap

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pengamat kebijakan publik, Luis Fernando, kembali melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika. Ia mengingatkan aparat penegak hukum (APH) agar tidak menunggu munculnya dugaan penyimpangan di akhir tahun anggaran, melainkan segera melakukan langkah pencegahan dan pengawasan sejak dini.

Menurut Luis, hingga memasuki pertengahan tahun anggaran, belum terlihat pergerakan signifikan pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah. Kondisi tersebut, katanya, berpotensi memicu penumpukan anggaran yang pada akhirnya kembali menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dalam kritiknya, Luis mengibaratkan kondisi tersebut seperti "tikus besar yang sudah lama bersarang di lumbung padi."

  "Tikus besar sudah terlalu lama bersarang di atas lumbung. Akibatnya, padi habis ditelan bulat-bulat," ujar Luis.

Menurutnya, apabila serapananggaran terus berjalan lambat tanpa pengawasan yang ketat, maka bukan tidak mungkin menjelang akhir tahun akan muncul praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran.

Luis menduga kondisi itu dapat membuka ruang terjadinya manuver di penghujung tahun anggaran yang berpotensi mengorbankan tata kelola keuangan daerah.

  "Tahun ini belum ada tanda-tanda pergerakan proyek atau pekerjaan. Jangan sampai nanti menjelang akhir tahun baru terjadi kasak-kusuk mengatur sisa anggaran untuk kepentingan masing-masing, sementara yang tidak sempat diamankan kembali dijadikan SILPA," katanya.

Karena itu, Luis mendesak aparat penegak hukum, termasuk lembaga pengawas internal dan eksternal, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Mimika agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Ia berharap langkah pengawasan dilakukan secara serius sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  "Semoga peringatan ini membuka mata aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah pencegahan dan tindakan tegas. Jika memang ditemukan pelanggaran berdasarkan alat bukti yang cukup, maka siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum," tegas Luis.

Luis menilai transparansi, percepatan pelaksanaan program, serta pengawasan yang konsisten merupakan kunci agar APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi angka yang kembali mengendap sebagai SILPA di akhir tahun.

Editor: Bruce Elang