Kadispora Mimika Disorot, Dinilai Membiarkan Intervensi dalam Musda KNPI hingga Organisasi Terpecah

Kadispora Mimika Disorot, Dinilai Membiarkan Intervensi dalam Musda KNPI hingga Organisasi Terpecah

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan peserta forum menilai proses Musda telah kehilangan marwah sebagai forum demokrasi akibat dugaan intervensi yang dinilai dibiarkan terjadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Mimika pun ikut disorot karena dianggap tidak mampu menjaga independensi organisasi kepemudaan.

Menurut sejumlah peserta forum, posisi Ketua Karateker KNPI Mimika dinilai terlalu dominan dalam mengendalikan jalannya Musda. Kewenangan yang dianggap berlebihan tersebut disebut memicu polemik, memperuncing konflik, dan melahirkan perpecahan di tubuh KNPI Kabupaten Mimika.09/07/2026

"KNPI adalah rumah besar pemuda, bukan arena perebutan kepentingan. Jika benar ada intervensi pihak luar terhadap proses Musda, maka itu merupakan kemunduran serius bagi demokrasi organisasi," ujar salah seorang perwakilan OKP yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sejumlah peserta juga mempertanyakan sikap Kadispora Mimika yang dinilai tidak mengambil langkah tegas untuk menjaga netralitas proses Musda. Sebagai perangkat daerah yang membidangi kepemudaan, Kadispora dinilai semestinya menjadi penjaga independensi organisasi, bukan terkesan membiarkan polemik berkembang hingga memecah belah pemuda.

Bagi kalangan OKP, pembiaran terhadap dugaan intervensi sama saja dengan membiarkan rusaknya tatanan organisasi kepemudaan. Mereka menilai KNPI yang seharusnya menjadi wadah pemersatu justru berubah menjadi arena konflik yang menguras energi pemuda dan menghambat proses kaderisasi.

"Yang dibutuhkan pemuda Mimika adalah organisasi yang independen, demokratis, dan bermartabat, bukan organisasi yang terus-menerus dilanda konflik akibat kepentingan kelompok tertentu," kata salah satu peserta forum.

Para peserta juga menilai polemik yang terjadi telah mencoreng kredibilitas KNPI Mimika di mata publik. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, mereka khawatir kepercayaan generasi muda terhadap organisasi kepemudaan maupun institusi pemerintah yang membinanya akan semakin merosot.

Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, DPD KNPI Papua Tengah, serta seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Musda. Mereka meminta seluruh tahapan organisasi diaudit secara terbuka dan dipastikan berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta bebas dari intervensi politik maupun kepentingan pribadi.

Bagi para pemuda, menjaga independensi KNPI bukan sekadar menyelamatkan satu organisasi, tetapi juga menjaga masa depan kepemimpinan generasi muda di Kabupaten Mimika. Mereka menegaskan bahwa setiap bentuk dugaan intervensi yang merusak proses demokrasi organisasi harus dievaluasi secara objektif agar KNPI kembali menjadi rumah bersama bagi seluruh organisasi kepemudaan, bukan simbol perpecahan.

Editor: Bruce Elang