RP Beri Masukan Keras ke Bupati dan Wakil Bupati Mimika: “Jangan Biarkan APBD Triliunan Mengendap di Bank, Kontraktor Butuh Kepastian”

RP Beri Masukan Keras ke Bupati dan Wakil Bupati Mimika: “Jangan Biarkan APBD Triliunan Mengendap di Bank, Kontraktor Butuh Kepastian”

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id  — Mandeknya tender proyek tahun anggaran 2026 di Kabupaten Mimika mulai menuai sorotan tajam. RP meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika segera mengambil langkah konkret menghadapi fluktuasi harga satuan material dan jasa konstruksi yang terus melonjak agar pelaksanaan proyek tidak kembali berantakan seperti tahun sebelumnya.27/05/2026

Menurut RP, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengeluh tanpa menghadirkan solusi nyata bagi para kontraktor. Sebab jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Tahun Anggaran 2026 dikhawatirkan akan lebih hancur dibanding TA 2025.

“Pemerintah jangan hanya bicara soal kenaikan harga, tapi harus hadir dengan solusi. Kalau tidak, kontraktor akan terus takut ikut tender,” tegas RP.

Ia menyampaikan sedikitnya tiga solusi yang dinilai dapat menyelamatkan proses tender dan pelaksanaan proyek daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta menyesuaikan volume pekerjaan dengan kondisi fluktuasi harga satuan. Misalnya, proyek yang semula dirancang 100 persen dapat dikurangi volumenya sementara waktu, lalu sisa pekerjaannya diakomodir dalam APBD Perubahan.

“Kalau harga naik, volume pekerjaan bisa disesuaikan dulu. Sisanya dimasukkan dalam perubahan anggaran supaya kontraktor tetap sanggup kerja dan proyek tetap jalan,” ujarnya.

Kedua, RP meminta Bupati dan Wakil Bupati memberikan surat jaminan resmi kepada kontraktor bahwa seluruh selisih biaya akibat kenaikan harga satuan akan dihitung dan dikembalikan melalui APBD Perubahan.

Menurutnya, jaminan tersebut sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan pelaku jasa konstruksi agar berani mengikuti tender.

“Kontraktor butuh kepastian. Kalau pemerintah berani kasih jaminan resmi, mereka pasti lebih percaya diri ikut tender,” katanya.

Ketiga, RP mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran dan tidak membiarkan dana triliunan rupiah terlalu lama mengendap di bank.

Ia menilai lambannya penyerapan anggaran justru memunculkan pertanyaan publik terkait bunga bank dari dana besar tersebut.

“Jangan sampai uang rakyat hanya parkir di bank sementara proyek mandek dan ekonomi masyarakat mati. Publik pasti bertanya-tanya siapa yang menikmati bunga bank itu,” sindirnya.

RP juga mengungkapkan bahwa banyak kontraktor kini memilih berhati-hati karena trauma dengan proyek tahun 2025 yang disebut belum dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Bisa saja kontraktor takut karena sekitar 150 kontraktor sampai sekarang belum dibayar oleh Pemda Mimika dari APBD 2025. Itu yang membuat mereka ragu ikut tender proyek baru,” ujarnya.

Selain persoalan pembayaran, waktu pelaksanaan yang sudah memasuki bulan keenam tahun berjalan juga menjadi kekhawatiran serius bagi kontraktor, khususnya pada pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang.

“Mereka berpikir waktu sudah sempit. Takut pekerjaan tidak selesai tepat waktu lalu kontraktor lagi yang disalahkan,” pungkas RP.

(Redaksi Kabarsulsel)