“Tanah Adat Bukan Medan Operasi”: Tujuh Suku Mimika Keluarkan Maklumat Keras Usai Tragedi Kali Kabur

Timika, KabarsulselIndonesia.web.id | 11 Mei 2026 — Duka di Mimika belum menemukan jeda. Rentetan kekerasan di Kali Kabur dan bentrokan berdarah di Kwamki Lama meninggalkan luka yang tak hanya tercatat sebagai statistik keamanan, melainkan sebagai memori kolektif masyarakat adat.

Dari kegelisahan itulah, Forum Pemuda Tujuh Suku Mimika melahirkan sebuah pernyataan sikap yang mereka sebut sebagai maklumat perlawanan moral.

Bertajuk “Mimika Berduka, Mimika Terluka, Mimika Melawan Lupa,” maklumat itu dibacakan pada Senin, 11 Mei 2026. Isinya bukan sekadar ungkapan belasungkawa.

Nada yang digunakan tegas, bahkan keras, menyasar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan aparat keamanan yang dinilai gagal menghadirkan rasa aman di tanah adat.

Tujuh suku besar di Mimika Amungme, Kamoro, Mee, Moni, Damal, Dani, dan Nduga menegaskan bahwa darah warga sipil yang tertumpah bukan sekadar konsekuensi konflik, melainkan tragedi kemanusiaan yang menyentuh martabat orang Papua.

“Mimika bukan medan operasi. Honai bukan markas perang. Kami butuh sekolah dan rumah sakit, bukan peluru dan tangisan,” demikian salah satu kutipan maklumat yang langsung menyedot perhatian publik.

Pernyataan tersebut juga memuat kritik terbuka terhadap para elite daerah. Forum Pemuda menilai respons pemerintah cenderung normatif dan seremonial, jauh dari empati langsung kepada keluarga korban.

Mereka menyindir para pemimpin yang, menurut mereka, lebih sering hadir di panggung politik ketimbang di rumah duka.

“Pemimpin sejati hadir saat rakyat menangis, bukan hanya datang saat pembagian jabatan dan kepentingan politik,” tulis mereka.

Lebih jauh, forum itu menolak tragedi kemanusiaan di Papua dijadikan komoditas politik. Air mata mama-mama Papua, kata mereka, tidak boleh direduksi menjadi materi pidato atau alat tawar kekuasaan.

Dalam maklumat tersebut, Forum Pemuda Tujuh Suku Mimika menyampaikan lima tuntutan utama.

Pertama, pengusutan terbuka dan transparan atas Tragedi Kali Kabur dan konflik Kwamki Lama.

Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Mimika.

Ketiga, penghentian apa yang mereka sebut sebagai “operasi sunyi” di wilayah adat Amungme dan Kamoro.

Keempat, desakan agar Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah turun langsung menemui keluarga korban tanpa perantara pejabat.

Kelima, pengembalian orientasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil untuk kebutuhan dasar rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat adat.

Maklumat itu ditembuskan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Komnas HAM, MRP Papua Tengah, DPR Papua Tengah, hingga masyarakat luas di Mimika.

Di tengah situasi yang masih tegang, pernyataan tujuh suku ini menjadi penanda bahwa keresahan masyarakat adat telah mencapai titik jenuh. Bagi mereka, konflik yang berulang bukan lagi semata persoalan keamanan, melainkan kegagalan negara membaca rasa takut dan ketidakpastian yang hidup sehari-hari di kampung-kampung.

Maklumat tersebut ditutup dengan kalimat yang mencerminkan perlawanan yang mereka klaim sebagai perjuangan martabat:

“Demi tanah adat, demi martabat manusia, demi masa depan anak cucu Papua kami bersatu, berduka, dan melawan lupa.”

Di Mimika, duka kini menjelma menjadi tuntutan. Dan suara tujuh suku itu, setidaknya untuk saat ini, menjadi pengingat keras bahwa keamanan tanpa keadilan hanya akan memperpanjang luka.