Donatus Nimbitkendik: WTP ke-12 Harus Diperjuangkan, OPD Diminta Percepat Serapan Anggaran dan Tuntaskan Proyek Fisik

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus dibuktikan melalui percepatan realisasi anggaran, penyelesaian proyek fisik, dan tata kelola administrasi yang disiplin.

Pernyataan tersebut disampaikan Donatus saat diwawancarai awak media usai mengikuti Rapat Paripurna Keenam DPRK Fakfak Masa Sidang Kedua Tahun 2026 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketika ditanya mengenai optimisme Pemerintah Kabupaten Fakfak mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Donatus memilih memberikan jawaban yang realistis. Ia enggan menyampaikan optimisme berlebihan sebelum melihat perkembangan realisasi pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau tahun ini saya belum bisa sampaikan. Karena hasil evaluasi monitoring yang saya lakukan bersama masing-masing OPD masih berada di bawah standar. Realisasi pelaksanaan program masih di bawah 50 persen," ujar Donatus kepada wartawan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil evaluasi semester pertama yang dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh perangkat daerah. Dari hasil pemantauan itu terlihat bahwa sebagian besar pekerjaan fisik baru mulai berjalan sehingga belum memberikan kontribusi besar terhadap realisasi anggaran.

Meski demikian, Donatus menilai kondisi tersebut masih dapat dikejar pada semester kedua. Ia memperkirakan realisasi anggaran akan meningkat signifikan ketika seluruh pekerjaan konstruksi memasuki tahap penyelesaian dan pembayaran kepada penyedia jasa mulai dilakukan.

"Begitu kontrak-kontrak fisik selesai, pembayaran akan dilakukan. Di situlah realisasi anggaran akan meningkat cukup cepat dan bisa mencapai sekitar 60 sampai 67 persen," katanya.

Ia menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tetapi juga seluruh kepala OPD yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

Karena itu, Donatus meminta setiap pimpinan perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap progres pekerjaan agar target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.

"Kalau hanya berjalan biasa-biasa saja, target itu tidak akan tercapai. Semua OPD harus bekerja lebih cepat dan mengejar targetnya."

Sektor Kesehatan Masih Menjadi Perhatian

Dalam kesempatan itu, Donatus juga menanggapi sorotan terhadap Dinas Kesehatan yang dinilai masih memiliki sejumlah pekerjaan yang belum sepenuhnya rampung.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar proyek kesehatan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki batas waktu pelaksanaan dan pelaporan sangat ketat. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pengelolaan anggaran.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi pada pembangunan gedung, melainkan pada penyelesaian akhir berupa kelengkapan meubelair, fasilitas pendukung, serta administrasi pekerjaan.

"Pekerjaan fisiknya sebenarnya sebagian besar sudah selesai. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah finishing, meubelair, kelengkapan fasilitas dan beberapa administrasi yang harus dituntaskan."

Ia mengungkapkan bahwa dari sejumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan, sebagian besar telah selesai dan hanya tersisa dua paket yang masih membutuhkan penyelesaian akhir.

Pemerintah daerah, lanjut Donatus, terus mendorong percepatan penyelesaian agar seluruh fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan secara optimal untuk pelayanan masyarakat.

Pendidikan Dinilai Lebih Siap

Berbeda dengan sektor kesehatan, Donatus menilai pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan berjalan relatif lebih baik.

Menurutnya, hampir seluruh pekerjaan fisik telah diselesaikan sehingga pemerintah daerah kembali memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Salah satu prioritas yang akan dibiayai melalui pergeseran anggaran adalah rehabilitasi sejumlah sekolah dasar, termasuk SD Fatima, yang masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.

"Pendidikan sebenarnya sudah selesai. Tinggal penyempurnaan saja. Tahun ini mereka kembali mendapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan sekolah."

Ia menambahkan bahwa pergeseran anggaran yang sedang disiapkan pemerintah juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di sektor pendidikan yang masih memerlukan penanganan.

Target WTP Harus Diiringi Kerja Nyata

Di akhir wawancara, Donatus menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP bukan hanya bergantung pada kelengkapan laporan keuangan, tetapi juga dipengaruhi kualitas pelaksanaan program, tingkat serapan anggaran, serta kepatuhan seluruh OPD terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan semester kedua Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, perangkat daerah, DPRK, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi faktor penentu keberhasilan Fakfak dalam mempertahankan tradisi tata kelola keuangan yang baik.

"Kalau semua pekerjaan fisik selesai tepat waktu, administrasi diselesaikan dengan baik, dan OPD bekerja sesuai target, saya optimistis realisasi anggaran akan meningkat. Tetapi itu semua harus diperjuangkan dengan kerja keras, bukan hanya harapan."

Pernyataan Wakil Bupati tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak memasuki paruh kedua Tahun Anggaran 2026 dengan agenda besar: mempercepat penyelesaian proyek pembangunan, meningkatkan serapan anggaran, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui pencapaian opini WTP yang selama ini menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Fakfak.

 

Writter & Editor : Den