Pemkab Mimika Bentuk UPTD Malaria, Johannes Rettob Akui Lingkungan Kotor Jadi Penyebab Utama Merebaknya Malaria

Pemkab Mimika Bentuk UPTD Malaria, Johannes Rettob Akui Lingkungan Kotor Jadi Penyebab Utama Merebaknya Malaria

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Di tengah tingginya angka malaria yang terus menghantui Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika akhirnya mengambil langkah baru dengan membentuk UPTD Malaria di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah menghadapi penyakit yang selama bertahun-tahun belum mampu ditekan secara maksimal.

Namun di balik pembentukan lembaga baru itu, tersimpan pengakuan penting dari Johannes Rettob: persoalan utama malaria di Mimika bukan semata soal obat dan fogging, tetapi buruknya kondisi lingkungan yang hingga kini belum tertangani serius.20/05/2026

“Malaria paling tinggi disebabkan oleh lingkungan. Air tergenang, persoalan lingkungan hidup, dan air bersih menjadi faktor utama,” tegas Johannes Rettob.

Pernyataan itu seolah menjadi alarm keras bahwa wajah lingkungan di Mimika masih menyimpan persoalan besar — mulai dari genangan air, drainase yang buruk, sanitasi yang belum memadai, hingga minimnya akses air bersih di sejumlah wilayah.

Pembentukan UPTD Malaria sendiri merupakan perubahan dari Malaria Center yang sebelumnya berjalan dalam skema koordinasi terbatas. Kini, penanganan malaria ditempatkan secara resmi dalam struktur teknis pemerintah daerah agar lebih fokus dan terukur.

“Dulu masih Malaria Center dan saya ketuanya, sekarang sudah resmi menjadi UPTD di Dinas Kesehatan,” ujar Rettob.

Langkah itu dinilai penting karena Mimika masih tercatat sebagai salah satu daerah dengan kasus malaria tertinggi di Indonesia, bahkan di Tanah Papua. Tingginya angka kasus membuat Timika kerap menjadi lokasi penelitian, pelatihan, hingga studi penanganan malaria oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga internasional.

Ironisnya, di tengah perhatian nasional dan internasional tersebut, malaria di Mimika justru belum menunjukkan penurunan signifikan. Pemerintah bahkan menemukan persoalan lain dalam sistem pendataan pasien.

Bupati mengungkapkan adanya pencatatan ganda terhadap pasien malaria yang membuat angka kasus terlihat semakin tinggi.

“Dalam satu minggu satu pasien bisa tercatat dua kali. Ini yang sementara kami perbaiki,” jelasnya.

Fakta itu memunculkan pertanyaan publik tentang sejauh mana validitas data penanganan malaria selama ini serta efektivitas sistem kesehatan daerah dalam membaca kondisi riil di lapangan.

Di sisi lain, Pemkab Mimika terus melakukan fogging, pembagian kelambu, hingga pendampingan pasien agar mengonsumsi obat sampai tuntas. Namun berbagai langkah tersebut dinilai belum cukup apabila akar masalah lingkungan tidak segera dibenahi secara serius.

Sebab selama genangan air, sanitasi buruk, dan persoalan kebersihan lingkungan masih dibiarkan, maka nyamuk malaria akan terus berkembang tanpa kendali.

Kini publik menanti apakah pembentukan UPTD Malaria benar-benar menjadi solusi nyata atau hanya sekadar perubahan struktur birokrasi tanpa dampak besar di lapangan.

Karena bagi masyarakat Mimika, yang dibutuhkan bukan sekadar lembaga baru, tetapi langkah konkret yang benar-benar mampu menurunkan angka malaria yang selama ini menjadi ancaman kesehatan tahunan.

Editor : Bruce Elang