Alarm dari Bekasi Timur: Desakan Evaluasi Total Keselamatan Kereta Menguat

Bekasi, Kabarsulselindonesia.web.id | Kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur tak sekadar insiden transportasi. Ia menjelma menjadi alarm keras yang mengguncang kesadaran publik tentang rapuhnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, peristiwa ini memantik desakan luas agar evaluasi menyeluruh segera dilakukan bukan tambal sulam, melainkan pembenahan dari hulu ke hilir.

Sejumlah elemen masyarakat sipil, pemerhati transportasi, hingga lembaga negara menilai insiden tersebut membuka celah serius dalam sistem yang selama ini dianggap mapan. Investigasi pun didorong tak berhenti pada permukaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) diminta melakukan pengusutan menyeluruh, transparan, dan berbasis data, mencakup faktor manusia, teknis, hingga tata kelola operasional.

Sorotan utama mengarah pada sistem persinyalan dan proteksi perjalanan kereta. Dalam praktiknya, sistem ini merupakan “mata dan otak” perjalanan kereta. Jika gagal, konsekuensinya fatal. Karena itu, dorongan untuk mempercepat adopsi teknologi seperti Automatic Train Protection (ATP) kembali menguat. Sistem ini memungkinkan kereta berhenti otomatis saat terjadi potensi pelanggaran sinyal atau bahaya di lintasan sebuah standar yang telah lama diterapkan di banyak negara.

Namun teknologi saja tak cukup. Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi tak terelakkan. Setiap celah kelalaian manusia atau kegagalan sistem harus ditutup rapat. 

“Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu lapis pengamanan. Harus berlapis, dari teknologi, infrastruktur, hingga disiplin operator,” ujar TAP, S.H (panggilan keren Tody A. Prabu), perwakilan masyarakat sipil pengguna kereta api.

Perhatian juga tertuju pada perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. Penguatan sistem pengamanan baik berupa palang otomatis, pengawasan digital, maupun penertiban pengguna jalan dipandang mendesak untuk menekan risiko yang terus berulang.

Di sisi kelembagaan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) mendesak reformasi total manajemen keselamatan di PT Kereta Api Indonesia. Evaluasi ini mencakup budaya keselamatan, sistem pengawasan internal, hingga akuntabilitas manajemen.

Tak kalah penting, percepatan pembangunan infrastruktur seperti Double-Double Track (DDT) kembali digaungkan. Proyek ini diyakini mampu memisahkan jalur kereta jarak jauh dan komuter, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas dan potensi tabrakan.

Desakan juga diarahkan ke parlemen dan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diminta mengeluarkan rekomendasi tegas dan mengikat kepada operator dan pemangku kebijakan, termasuk PT KAI dan entitas terkait seperti Danantara.

Pada akhirnya, tragedi Bekasi Timur menjadi pengingat: keselamatan bukan sekadar slogan, melainkan sistem yang harus bekerja tanpa cela. Dalam dunia perkeretaapian, satu kesalahan kecil bisa berujung pada konsekuensi besar. Karena itu, tak ada ruang untuk kompromi.

Evaluasi total bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

 

Writter : Elang | Editor : Den