ALIANSI PEDULI PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA (APPOAP)

ALIANSI PEDULI PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA (APPOAP)

Belajar dari Papua Barat: Saatnya Mimika Berani Membangun Keberpihakan Nyata bagi Pengusaha Orang Asli Papua

Timika, Kabarsulselindonesia.web.id — Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui pelibatan ratusan kontraktor OAP dalam program percepatan pembangunan infrastruktur daerah.22/06/2026

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua Barat, sebanyak 1.807 kontraktor OAP telah diverifikasi, dan 856 kontraktor OAP telah mulai dilibatkan dalam paket-paket pekerjaan pembangunan. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa keberpihakan kepada masyarakat asli dapat diwujudkan melalui sistem yang terukur, terencana, dan tetap menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas.

APPOAP menilai keberhasilan tersebut harus menjadi cermin bagi pemerintah daerah lain di Tanah Papua, termasuk Pemerintah Kabupaten Mimika yang memiliki kapasitas fiskal sangat besar melalui APBD daerah.

Di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, APPOAP melihat adanya momentum penting untuk menciptakan sejarah baru: bukan sekadar membangun gedung dan infrastruktur, tetapi juga membangun generasi pengusaha Orang Asli Papua yang kuat, mandiri, profesional, dan mampu menjadi pelaku utama ekonomi di negerinya sendiri.

Data Badan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa hingga Tahun Anggaran 2026 terdapat sekitar 9.205 paket kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan nilai sekitar Rp2,3 triliun. Namun hingga pertengahan tahun, baru sebagian kecil paket yang masuk tahap proses pengadaan. Situasi ini dinilai sebagai peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan afirmatif yang lebih nyata bagi pengusaha OAP.

Menurut APPOAP, semangat Otonomi Khusus Papua tidak boleh berhenti pada slogan. Otsus harus hadir dalam bentuk kebijakan yang membuka akses, memberikan perlindungan, dan menciptakan ruang yang adil bagi Orang Asli Papua dalam seluruh mata rantai pembangunan, termasuk sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, APPOAP mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap pengusaha dan kontraktor Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika.

2. Menetapkan kebijakan afirmasi yang memberikan ruang dan kepastian keterlibatan pengusaha OAP dalam proyek-proyek pemerintah daerah.

3. Membentuk Program Penguatan Pengusaha OAP Mimika sebagai program prioritas pembangunan ekonomi daerah.

4. Mengalokasikan paket pekerjaan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pengusaha OAP secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

5. Mendorong kewajiban kemitraan yang sehat antara perusahaan besar dengan pengusaha OAP dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis.

6. Menyusun regulasi daerah yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan jangka panjang bagi pengusaha Orang Asli Papua.

Dengan APBD yang menjadi salah satu yang terbesar di Tanah Papua, APPOAP menegaskan bahwa Mimika memiliki sumber daya yang cukup untuk melahirkan ribuan pengusaha OAP yang berdaya saing. Persoalannya bukan lagi soal kemampuan anggaran, melainkan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak.

APPOAP mengajak Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Sudah saatnya Orang Asli Papua tidak hanya berdiri di pinggir jalan menyaksikan pembangunan berlangsung, tetapi berdiri di garis depan sebagai pelaku utama yang menentukan arah pembangunan di atas tanah leluhurnya sendiri.

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP)

"Membangun Papua melalui pemberdayaan pengusaha asli Papua."

Editor : Bruce Elang