MUSDA PEMUDA PAPUA TENGAH MEMANAS, OKP PERSOALKAN PROSES: DIDUGA SARAT KEPENTINGAN DAN RAWAN PECAH BELAH

MUSDA PEMUDA PAPUA TENGAH MEMANAS, OKP PERSOALKAN PROSES: DIDUGA SARAT KEPENTINGAN DAN RAWAN PECAH BELAH

TIMIKA — Kabarsulselindonesia.web.id  — Musyawarah Daerah (Musda) Pemuda Papua Tengah yang seharusnya menjadi momentum menyatukan kekuatan pemuda justru menuai protes dan sorotan dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Menurut Dianu Omaleng bahwa ada sejumlah OKP mempertanyakan proses pelaksanaan Musda yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang yang proporsional bagi seluruh organisasi pemuda yang berkepentingan dan memiliki basis di daerah.

Bagi mereka, persoalan Musda bukan semata-mata mengenai siapa yang terpilih atau siapa yang kalah, tetapi menyangkut bagaimana proses tersebut dibangun dan sejauh mana legitimasi seluruh OKP dihormati.

“Musda seharusnya menjadi ruang untuk menyatukan pemuda, bukan justru menjadi sumber persoalan baru,” demikian pokok keberatan yang disampaikan perwakilan OKP.

OKP: JANGAN JADIKAN MUSDA SEKADAR FORMALITAS

Kritik paling tajam diarahkan terhadap dugaan proses yang terlalu menekankan aspek prosedural dan administratif, sementara aspirasi sebagian OKP dinilai belum mendapatkan ruang yang cukup.3/10/26

Menurut kelompok yang menyampaikan keberatan, sebuah Musda tidak cukup hanya memenuhi agenda formal organisasi.

Lebih dari itu, Musda harus mampu menghadirkan proses yang transparan, demokratis dan memberikan kesempatan yang adil kepada organisasi yang memiliki hak sesuai ketentuan AD/ART.

Jika ada OKP yang merasa tidak dilibatkan atau hak organisasinya dipertanyakan, maka legitimasi hasil Musda berpotensi menjadi perdebatan panjang.

JANGAN SAMPAI KONFLIK MIMIKA TERBAWA KE LEVEL PAPUA TENGAH

Kekhawatiran lain muncul terkait figur dan dinamika kepemimpinan pemuda yang berada di balik proses Musda.

Sejumlah pihak mengingatkan agar pengalaman konflik atau perbedaan internal organisasi di tingkat kabupaten tidak dibawa menjadi persoalan baru di tingkat Provinsi Papua Tengah.

Sebab, organisasi pemuda tingkat provinsi seharusnya menjadi rumah bersama, bukan arena untuk memperpanjang rivalitas antar-kelompok.

Jika sejak awal sudah muncul kelompok yang merasa tidak diakomodasi, maka agenda konsolidasi pemuda Papua Tengah justru berpotensi kehilangan makna.

DUGAAN SARAT KEPENTINGAN HARUS DIJAWAB DENGAN TRANSPARANSI

Sorotan mengenai dugaan adanya kepentingan pihak tertentu juga menjadi perhatian.

Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui fakta, dokumen dan mekanisme organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pihak penyelenggara Musda juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tahapan pelaksanaan, peserta, hak suara, dasar aturan serta mekanisme pengambilan keputusan.

Transparansi menjadi kunci untuk menjawab tudingan dan menghindari berkembangnya prasangka di tengah pemuda.

PENGURUS PUSAT DIMINTA TURUN TANGAN

Sejumlah OKP meminta jajaran pengurus pusat organisasi terkait tidak terburu-buru memberikan legitimasi terhadap hasil Musda apabila masih terdapat keberatan serius mengenai proses pelaksanaannya.

Mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tahapan Musda, terutama apabila ditemukan persoalan terkait hak suara, keterwakilan OKP maupun ketentuan AD/ART.

Menurut mereka, evaluasi bukan berarti menolak demokrasi organisasi, tetapi justru bagian dari upaya menjaga agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat.

DORONG MUSYAWARAH REKONSILIASI

Jika perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal, sejumlah OKP mendorong dilakukannya musyawarah rekonsiliasi.

Forum tersebut diharapkan melibatkan seluruh unsur pemuda dari kabupaten/kota di Papua Tengah secara proporsional.

Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan memastikan organisasi pemuda Papua Tengah memiliki kepemimpinan yang diterima secara luas.

PERSATUAN TIDAK BOLEH HANYA MENJADI SLOGAN

Pada akhirnya, Musda Pemuda Papua Tengah harus kembali kepada tujuan utama: membangun persatuan dan memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Jangan sampai atas nama persatuan, justru lahir perasaan diabaikan.

Jangan sampai atas nama demokrasi, ada organisasi yang merasa haknya tidak dihargai.

Dan jangan sampai sebuah forum yang seharusnya menjadi rumah bersama pemuda Papua Tengah justru meninggalkan luka baru setelah Musda selesai.

Pemuda Papua Tengah tidak hanya membutuhkan kepengurusan yang sah secara administratif, tetapi juga kepemimpinan yang kuat secara legitimasi, terbuka dalam proses dan mampu merangkul seluruh perbedaan.

Sebab, persatuan yang dipaksakan tidak akan pernah menjadi persatuan yang kokoh.tutup Dianu Omaleng

Editor: Bruce Elang