APBD Jangan Tidur, Rakyat Jangan Disuruh Menunggu”

“APBD Jangan Tidur, Rakyat Jangan Disuruh Menunggu”

Kritik terhadap Lambannya Kegiatan Pemkab Mimika Menguat, Alasan Revisi Harga Dinilai Tak Cukup

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — Kritik terhadap lambannya pelaksanaan program pemerintah di Kabupaten Mimika mulai mengeras. Sejumlah suara publik mempertanyakan minimnya pergerakan kegiatan yang dianggap berdampak langsung ke masyarakat, terutama ketika tahun anggaran terus berjalan sementara sebagian warga menilai yang lebih tampak justru agenda-agenda seremonial.

Sorotan itu muncul di tengah pertanyaan publik mengenai realisasi program pada tahun anggaran 2025 dan memasuki pertengahan tahun anggaran 2026.

Salah satu sumber yang menyampaikan pandangannya kepada media ini menilai pemerintah daerah tidak seharusnya terus bergantung pada alasan administratif, seperti revisi harga satuan atau penyesuaian teknis, apabila hal tersebut dipersepsikan menghambat percepatan program.21/05/2026

“Kalau setiap keterlambatan selalu dijelaskan dengan revisi harga satuan dan penyesuaian administrasi, publik tentu bertanya: kapan kegiatan nyata mulai dirasakan masyarakat?” ujar sumber tersebut.

Menurut sumber itu, keterlambatan belanja pemerintah bukan sekadar persoalan birokrasi, melainkan memiliki dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh kontraktor lokal, pekerja harian, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang menggantungkan harapan pada perputaran proyek daerah.

“Ketika anggaran belum bergerak, ekonomi lokal ikut melambat. Yang dirasakan masyarakat bukan angka di dokumen, tetapi apakah ada pekerjaan, perputaran uang, dan pembangunan yang terlihat,” katanya.

Kritik juga diarahkan pada pola komunikasi pemerintah yang dinilai perlu lebih terbuka kepada masyarakat mengenai hambatan realisasi program agar tidak memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab.

“Publik butuh kepastian, bukan sekadar penjelasan berulang. Kalau ada kendala, sampaikan secara terbuka berikut langkah penyelesaiannya,” lanjut sumber tersebut.

Memasuki akhir Mei 2026 atau mendekati pertengahan tahun anggaran, sebagian masyarakat berharap Johannes Rettob bersama Imanuel Kemong dapat mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan agar manfaat anggaran daerah lebih cepat dirasakan publik.

Di sisi lain, penting dicatat bahwa keterlambatan realisasi anggaran dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk proses administrasi, evaluasi kebijakan, regulasi pengadaan, maupun penyesuaian teknis di internal pemerintah daerah. Karena itu, ruang penjelasan dari pemerintah daerah tetap menjadi bagian penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai situasi sebenarnya.

Bagi masyarakat, pertanyaannya sederhana: kapan program benar-benar berjalan dan dampaknya terasa di lapangan? Sebab bagi banyak warga, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya angka serapan, tetapi perubahan nyata yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Editor : Bruce Elang