Bupati Maluku Tenggara Warning Petugas Sensus: Jangan Duduk di Rumah Lalu Mengarang Data!

Bupati Maluku Tenggara Warning Petugas Sensus: Jangan Duduk di Rumah Lalu Mengarang Data!

Langgur Kabarsulselindonesia.web.id  – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, melontarkan peringatan keras kepada para petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026 agar bekerja secara profesional dan tidak memanipulasi data yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah.

Peringatan tersebut disampaikan saat membuka sekaligus mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (15/6/2026).

Di hadapan Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan 94 petugas sensus yang baru direkrut, Hanubun menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada integritas petugas lapangan.

   "Jangan sampai belum turun ke lapangan, lalu duduk di rumah dan mengarang data. Jangan bikin laporan fiktif. Data yang salah akan mengorbankan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, data yang valid merupakan kebutuhan mendesak pemerintah daerah di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung.

Ia mengingatkan bahwa seluruh petugas telah mengucapkan sumpah yang disaksikan oleh tiga pilar kehidupan masyarakat Kei, yakni Adat, Pemerintah, dan Agama (Aka, Ugni, Engam).

  "Kalau sudah berjanji lalu ingkar, nanti pertanggungjawabannya kepada tiga pilar itu. Kerjalah dengan metodologi yang benar dan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Hanubun mengaku selama hampir tujuh tahun memimpin Maluku Tenggara, dirinya kerap melayangkan protes kepada BPS terkait sejumlah data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, terutama menyangkut angka kemiskinan yang penurunannya dinilai belum signifikan.

Karena itu, ia menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lemari, tetapi harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

   "Kita tidak boleh lagi membangun berdasarkan perasaan Bupati, perasaan Ketua DPRD atau perasaan Kepala Dinas. Kita harus bekerja berdasarkan science, berdasarkan fakta dan data yang benar," katanya.

Bupati dua periode itu juga menyoroti tiga persoalan utama yang menurutnya harus mampu dijawab melalui hasil sensus, yakni melemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta ketimpangan distribusi ekonomi antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar.

Secara khusus, ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan di Pulau Kei Besar, termasuk rencana revitalisasi Pasar Elat yang akan didukung melalui skema pembiayaan bersama DPRD.

   "Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka statistik," tegas Hanubun.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia bahkan menyinggung sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kepala dinas yang malas dan tidak hadir harus dievaluasi. Ini kegiatan penting karena menyangkut masa depan pembangunan ekonomi daerah," ujarnya.

Menutup sambutannya, Hanubun menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

  "Kalau kita bekerja tanpa ilmu dan hanya tebak-tebak, semuanya akan sia-sia. Karena itu saya sangat membutuhkan hasil sensus ini untuk menentukan arah pembangunan Maluku Tenggara ke depan," pungkasnya.

Editor : Bruce Elang