APBD Mimika Rp6 Triliun, Dukungan Tanpa Kritik di Tengah Kinerja yang Dipertanyakan. Yohanis Wantik: "Jangan Jadi Tukang Stempel Kekuasaan"

APBD Mimika Rp6 Triliun, Dukungan Tanpa Kritik di Tengah Kinerja yang Dipertanyakan. Yohanis Wantik: "Jangan Jadi Tukang Stempel Kekuasaan"

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang menembus kisaran Rp6 triliun dinilai seharusnya menjadi motor percepatan pembangunan. Namun di tengah besarnya anggaran tersebut, kritik publik justru mengarah pada minimnya hasil yang dirasakan masyarakat.27/06/2026

Sorotan tajam datang dari salah satu pemuda Kabupaten Mimika, Yohanis Wantik (Yowan). Ia menilai dukungan politik yang terus diberikan tanpa disertai sikap kritis berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Yowan, pemerintah daerah tidak membutuhkan kelompok yang hanya memuji setiap kebijakan, melainkan kritik yang jujur agar roda pemerintahan tetap berada di jalur kepentingan rakyat.

  "Kalau semua memilih diam dan hanya bertepuk tangan, siapa yang akan mengingatkan ketika kebijakan melenceng? APBD triliunan bukan untuk dipuji, tetapi dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegasnya.

Ia menilai masih banyakpersoalan mendasar yang menjadi keluhan masyarakat, mulai dari lambannya pembangunan, pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, hingga berbagai proyek yang terus menjadi sorotan publik.

Yowan juga mengingatkan bahwa besarnya APBD bukanlah ukuran keberhasilan pemerintahan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

"Jangan sampai anggaran terus membengkak, tetapi rakyat tetap bertanya ke mana arah pembangunan berjalan. Pemerintah harus lebih fokus pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan, demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh pujian tanpa batas, melainkan oleh kritik yang konstruktif dan pengawasan yang kuat.

"Yang berbahaya bukan kritik, tetapi budaya asal setuju. Ketika semua sibuk membela kekuasaan tanpa mengoreksi, maka yang dirugikan adalah rakyat," ujarnya.

Yowan berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRK, organisasi kepemudaan, akademisi, dan tokoh masyarakat, tetap menjalankan fungsi kontrol secara independen agar setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Mimika.

"APBD Rp6 triliun adalah uang rakyat. Setiap rupiahnya harus bisa dipertanggungjawabkan melalui program yang nyata, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Editor : Bruce Elang