Sekolah Rakyat 74 Tual Dibuka: Negara Hadir, Kini Saatnya Pendidikan Membuktikan Janji

Sekolah Rakyat 74 Tual Dibuka: Negara Hadir, Kini Saatnya Pendidikan Membuktikan Janji

“Setiap Anak Berharga, Setiap Mimpi Punya Jalan”

TUAL Kabarsulselindonesia.web.id  — Open House dan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual Tahun 2026 bukan sekadar seremoni pembukaan tahun pendidikan. Di balik tepuk tangan dan rangkaian sambutan, tersimpan pesan besar: negara sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih layak.

Mewakili Wali Kota Tual, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra membuka kegiatan tersebut sekaligus menyampaikan pesan tegas kepada para orang tua dan peserta didik agar tidak merasa rendah diri karena keterbatasan ekonomi.

Menurut Amir, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bukti bahwa negara tidak boleh membiarkan persoalan ekonomi menjadi tembok yang menghalangi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengejar cita-cita.

“Bapak dan Ibu tidak perlu merasa rendah diri karena keterbatasan ekonomi. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan layanan pendidikan yang baik dan memenuhi kebutuhan anak selama mengikuti program ini,” demikian pesan Amir dalam sambutannya.31/8/26

Pernyataan itu memiliki pijakan konstitusional yang kuat. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak semestinya dipandang sebagai program bantuan biasa. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak dari kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh kesempatan pendidikan.

Bukan Sekadar Sekolah Gratis

Sekolah Rakyat memiliki dasar hukum yang semakin jelas setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Perpres tersebut mengatur Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama, dengan penekanan pada pembentukan karakter dan kecakapan hidup. Yang paling penting, biaya penyelenggaraannya sepenuhnya ditanggung pemerintah, sementara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraannya.

Artinya, ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada bangunan sekolah, seragam, makanan, fasilitas asrama atau jumlah siswa yang diterima.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah anak-anak benar-benar mendapatkan pendidikan bermutu?

Apakah mereka mendapatkan guru yang kompeten?

Apakah karakter dan mental mereka dibentuk?

Apakah kemampuan akademik dan keterampilan mereka berkembang?

Dan yang paling penting, apakah setelah lulus mereka memiliki jalan yang jelas menuju perguruan tinggi, dunia kerja, maupun kehidupan yang lebih mandiri?

Di sinilah tanggung jawab negara diuji.

Pemerintah, Sekolah dan Orang Tua Tidak Boleh Lepas Tangan

Amir Rumra menekankan bahwa pendidikan bukan pekerjaan satu instansi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab. Sekolah memiliki tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab.

Semua pihak harus mengambil bagian sesuai dengan perannya.

Pesan tersebut menjadi sangat relevan bagi Kota Tual. Pendidikan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah, sekolah, keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat.

Nilai kebersamaan masyarakat Kei yang dikenal dengan semangat Ain Ni Ain juga menjadi modal sosial penting. Anak-anak yang sedang menempuh pendidikan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga masa depan mereka bukan hanya urusan sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Karena itu, dukungan terhadap Sekolah Rakyat harus dibangun melalui koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang nyata, bukan hanya hadir ketika acara pembukaan.

Jangan Sampai Anak Hanya Menjadi Angka Statistik

Pemerintah perlu memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual tidak berhenti sebagai proyek administratif.

Anak-anak yang masuk ke sekolah ini membawa harapan besar dari keluarganya.

Mereka tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai angka dalam laporan program.

Mereka harus dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi, karakter, mimpi dan masa depan.

Karena itu, kualitas guru, pola pengasuhan, kesehatan, pemenuhan gizi, keamanan asrama, pembinaan karakter, kegiatan olahraga, pengembangan bakat, hingga akses teknologi dan literasi digital harus mendapat perhatian serius.

Dalam konteks ini, keberadaan berbagai unsur masyarakat Kota Tual menjadi penting. Pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua dan masyarakat harus ikut mengawal kualitas penyelenggaraan sekolah.

Dari Tual Menuju Perguruan Tinggi

Amir juga menyampaikan harapan agar kebijakan pendidikan pemerintah ke depan dapat membuka jalan bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Harapan itu penting.

Sebab keberhasilan Sekolah Rakyat seharusnya tidak diukur hanya dari berapa banyak anak yang masuk sekolah, tetapi juga berapa banyak anak yang berhasil keluar dari sekolah dengan masa depan yang lebih terbuka.

Jika seorang anak dari keluarga kurang mampu dapat masuk perguruan tinggi, memperoleh pekerjaan layak, kemudian kembali membangun daerahnya, maka di situlah makna sesungguhnya dari kehadiran negara.

Pendidikan harus menjadi jalan mobilitas sosial.

Bukan sekadar tempat anak-anak menghabiskan masa sekolah.

Sekolah Rakyat 74 Tual Punya Tantangan Besar

Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual sendiri telah tercantum dalam nomenklatur Sekolah Rakyat yang ditetapkan Kementerian Sosial. Dalam regulasi tersebut, Tual tercatat sebagai Sekolah Rakyat Terintegrasi 74, sementara sejumlah daerah lain di Maluku dan Papua juga masuk dalam daftar penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat juga telah memiliki aturan organisasi dan tata kerja melalui Permensos Nomor 7 Tahun 2025, yang kemudian diubah melalui Permensos Nomor 13 Tahun 2025.

Dengan fondasi regulasi tersebut, tantangan ke depan bukan lagi soal apakah program ini memiliki dasar hukum.

Dasarnya sudah ada.

Tantangannya adalah bagaimana memastikan regulasi tersebut benar-benar terasa manfaatnya oleh anak-anak dan keluarga di Kota Tual.

Negara Sudah Hadir, Sekarang Semua Harus Mengawal

Di hadapan para orang tua dan siswa, Amir mengingatkan agar kesempatan yang diberikan melalui Sekolah Rakyat digunakan sebaik-baiknya.

Anak-anak diminta belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan pengasuh, menghormati orang tua, mematuhi aturan sekolah, menjaga persahabatan, menjaga kebersihan dan menjaga nama baik sekolah.

Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa fasilitas yang diberikan negara harus dibalas dengan kesungguhan belajar.

Namun tanggung jawab tidak hanya berada di pundak anak-anak.

Negara wajib memastikan layanan pendidikan bermutu. Sekolah wajib menjalankan fungsi pendidikan dan pengasuhan secara profesional. Orang tua wajib memberikan dukungan. Masyarakat wajib ikut mengawasi.

Sebab apabila Sekolah Rakyat ingin benar-benar menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan, maka kualitasnya harus dijaga sejak hari pertama.

Open House dan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual akhirnya bukan sekadar membuka pintu sekolah.

Ia membuka sebuah pertanyaan besar:

Mampukah Kota Tual menjadikan Sekolah Rakyat sebagai jalan nyata bagi anak-anak kurang mampu untuk mengubah masa depan mereka?

Jawabannya tidak akan ditentukan oleh pidato.

Jawabannya akan terlihat dari kualitas pendidikan, kedisiplinan pengelolaan, integritas para pengelola, prestasi anak-anak, dan masa depan mereka setelah meninggalkan sekolah.

Negara telah membuka jalan. Kini tugas semua pihak memastikan jalan itu benar-benar membawa anak-anak Tual menuju masa depan yang lebih baik.

Editor: Bruce Elang