Stop Seremoni! Tokoh Masyarakat Desak Bupati Mimika Segel SPBU Nakal dan Ganyang Mafia BBM Subsidi
Stop Seremoni! Tokoh Masyarakat Desak Bupati Mimika Segel SPBU Nakal dan Ganyang Mafia BBM Subsidi
Timika, Kabarsulselindonesia.web.id – Maraknya dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mimika kembali menuai sorotan. Tokoh masyarakat Mimika, Luis Fernando (LF), mendesak Bupati Mimika menghentikan pendekatan yang hanya berfokus pada penerbitan instruksi dan segera melakukan penegakan hukum secara nyata terhadap SPBU yang melanggar aturan, pelangsir, penimbun, hingga pengecer BBM ilegal.17/07/2026
Menurut Luis Fernando, seluruh regulasi mengenai pembatasan penerima BBM bersubsidi sebenarnya telah diatur secara lengkap dalam berbagai peraturan pemerintah. Karena itu, ia menilai persoalan di Mimika bukan lagi kekurangan aturan, melainkan lemahnya keberanian menegakkan hukum.
"Masyarakat sudah terlalu lama disuguhi rapat, sosialisasi, dan instruksi. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata. Kalau aturan sudah ada, mengapa pelanggaran masih terus terjadi?" tegas Luis Fernando.»
Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD, TNI, Polri, kendaraan operasional perusahaan, kendaraan industri, hingga kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak berhak menikmati BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional.
Selain itu, kendaraan berpelat luar daerah yang telah lama beroperasi di Mimika juga wajib memenuhi ketentuan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak membebani kuota BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Segel SPBU yang Melayani Pelanggaran
Luis Fernando meminta Bupati Mimika tidak ragu memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk menghentikan pasokan atau mengevaluasi kerja sama terhadap SPBU yang terbukti melayani kendaraan yang tidak berhak memperoleh BBM subsidi ataupun melayani pengisian menggunakan jeriken secara ilegal.
Ia juga mendesak pembentukan pos pengawasan terpadu di setiap SPBU yang melibatkan Polres Mimika, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Disperindag, Samsat, dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan sebelum memasuki area pengisian BBM.
"Jangan hanya mengejar pelangsir. Jika ada SPBU yang dengan sengaja melayani pelanggaran, maka pengelolanya juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Pengecer BBM Botolan Dinilai Membahayakan Warga
Selain persoalan di SPBU, Luis Fernando menilai menjamurnya penjualan BBM eceran dalam botol maupun dispenser rakitan di berbagai ruas jalan Timika telah menjadi persoalan serius yang harus segera ditertibkan.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan risiko kebakaran, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi merugikan masyarakat apabila takaran BBM tidak sesuai standar.
Ia meminta Satpol PP bersama aparat penegak hukum melakukan penertiban terhadap lapak-lapak BBM ilegal yang menggunakan trotoar, bahu jalan maupun kawasan permukiman sebagai lokasi usaha.
Di sisi lain, Dinas Perdagangan diminta meningkatkan pengawasan metrologi terhadap penjualan BBM eceran. Apabila ditemukan dugaan manipulasi takaran yang merugikan konsumen, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berantas Pelangsir Hingga Penimbun
Luis Fernando juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi dengan membeli dalam jumlah besar menggunakan kendaraan atau wadah yang dimodifikasi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Menurutnya, praktik seperti itu tidak hanya mengganggu distribusi BBM subsidi, tetapi juga merampas hak masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi dari negara.
"Masyarakat Mimika tidak membutuhkan tambahan instruksi. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah menegakkan aturan. Bila ada pelanggaran, tindak. Bila ada SPBU yang melanggar, evaluasi dan beri sanksi sesuai kewenangan. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tutup Luis Fernando.
Editor: Bruce Elang

























Komentar via Facebook