KOMAKAPA Manado Semprot Keras Militerisasi dan DOB di Paniai: “Jangan Pecah Tanah Adat Demi Kepentingan Politik dan Tambang!”

KOMAKAPA Manado Semprot Keras Militerisasi dan DOB di Paniai: “Jangan Pecah Tanah Adat Demi Kepentingan Politik dan Tambang!”

Manado Kabarsulselindonesia.web.id — Komunitas Mahasiswa Kabupaten Paniai (KOMAKAPA) Kota Studi Manado bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara melontarkan pernyataan sikap keras terhadap meningkatnya aktivitas militer dan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai yang dinilai sarat kepentingan politik dan ancaman terhadap masyarakat adat.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Manado, mahasiswa menilai situasi di Paniai semakin mengkhawatirkan. Kehadiran militer yang terus diperluas di wilayah sipil disebut memicu rasa takut, keresahan, dan trauma di tengah masyarakat.

“Tanah Papua bukan daerah perang. Jangan jadikan rakyat sipil hidup dalam bayang-bayang militerisasi,” tegas mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.

KOMAKAPA menilai pendekatan keamanan yang terus dipaksakan di Papua hanya akan memperbesar ketegangan sosial dan memperuncing konflik di tengah masyarakat adat.

Tak hanya soal militerisasi, mahasiswa juga menolak keras rencana pemekaran sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Paniai seperti Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma.

Menurut mereka, DOB yang tidak lahir dari aspirasi rakyat hanya akan menjadi alat kepentingan elit politik sekaligus membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam di tanah adat Papua.

“Jangan pecah tanah adat demi kepentingan politik dan perebutan kekayaan alam,” kecam mahasiswa.

Mahasiswa bahkan menilai pemekaran DOB berpotensi memecah persatuan masyarakat adat yang selama ini hidup dalam ikatan budaya dan wilayah adat yang kuat.

Dalam pernyataan sikapnya, KOMAKAPA bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menyampaikan sedikitnya 10 poin tuntutan kepada pemerintah pusat.

Mereka mendesak pemerintah segera menghentikan aktivitas militer di wilayah sipil serta membatalkan rencana DOB yang dinilai tidak memiliki legitimasi kuat dari masyarakat adat.

Selain itu, mahasiswa juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun langsung melakukan investigasi terhadap situasi keamanan dan dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat sipil di wilayah Paniai.

“Negara jangan terus memakai pendekatan senjata untuk menjawab persoalan rakyat Papua,” tegas mereka.

Pernyataan keras KOMAKAPA ini menambah panjang gelombang kritik mahasiswa Papua di berbagai kota studi terhadap kebijakan pemerintah terkait Papua, terutama soal militerisasi, pemekaran wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menilai jika pemerintah terus memaksakan kebijakan tanpa mendengar suara masyarakat adat, maka konflik sosial di Papua justru akan semakin membesar.

Kini publik menunggu: apakah pemerintah mau mendengar suara mahasiswa dan masyarakat adat, atau kembali memilih diam di tengah meningkatnya penolakan terhadap militerisasi dan DOB di Papua?

Penulis: Silvester Kayame