Di Balik Opini WTP, Gerbang Rakyat Menyoal SILPA Besar dan Mandeknya PAD Fakfak

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Fakfak, Senin (20/7/2026), tak hanya menjadi panggung penyampaian laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Di ruangan itu pula, Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Gerbang Rakyat) memilih membedah isi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nada yang tenang, tetapi penuh tekanan politik.

Bagi fraksi yang dihuni Partai Gerindra, PKB, dan Hanura itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan memang layak diapresiasi. Namun, mereka mengingatkan, WTP hanyalah ukuran kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan ukuran keberhasilan pemerintah menghadirkan kesejahteraan.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar laporan keuangan yang rapi, tetapi anggaran yang benar-benar bekerja untuk rakyat."

Kalimat itu menjadi benang merah pandangan umum Fraksi Gerbang Rakyat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025.

Fraksi tersebut mengakui pemerintah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp1,384 triliun, atau sekitar 96,79 persen dari target. Capaian itu dinilai sebagai hasil kerja yang patut diapresiasi.

Namun, apresiasi itu hanya menjadi pembuka.

Setelahnya, kritik mulai diarahkan kepada sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum terjawab.

Sorotan pertama tertuju pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 87,68 persen. Angka itu dianggap belum mencerminkan kemampuan riil Kabupaten Fakfak yang memiliki sumber daya alam melimpah dan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergarap.

Menurut Fraksi Gerbang Rakyat, pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal harus dibangun melalui keberanian menggali potensi ekonomi lokal, memperkuat sistem perpajakan daerah, memperbaiki tata kelola retribusi, serta menciptakan inovasi sumber-sumber pendapatan baru.

"Potensi daerah jauh lebih besar daripada angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberanian untuk mengelolanya secara profesional," demikian substansi pandangan fraksi.

Namun, kritik paling tajam justru diarahkan kepada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.

Bagi Fraksi Gerbang Rakyat, SILPA yang tinggi bukanlah kabar baik sebagaimana sering dipersepsikan. Sebaliknya, angka tersebut menjadi cermin bahwa masih terdapat anggaran yang gagal diterjemahkan menjadi pelayanan publik.

Di balik SILPA yang besar, kata mereka, tersimpan sederet program yang tertunda, proyek yang tidak selesai, hingga kegiatan yang bahkan tidak sempat dilaksanakan.

Padahal, pada saat bersamaan, masyarakat masih menghadapi berbagai kebutuhan mendasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Karena itu, fraksi meminta Bupati Fakfak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab membengkaknya SILPA serta strategi pemerintah agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun anggaran.

Bagi Gerbang Rakyat, kualitas perencanaan jauh lebih penting daripada sekadar mengejar tingginya serapan anggaran.

Fraksi juga menyoroti masih adanya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang gagal mencapai target pelaksanaan program.

Menurut mereka, rendahnya realisasi program bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk lambannya pembangunan, tertundanya pelayanan publik, hingga hilangnya kesempatan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, evaluasi terhadap OPD tidak boleh berhenti pada angka-angka laporan, melainkan harus menyentuh aspek kepemimpinan, manajemen, dan efektivitas pelaksanaan program.

Di tengah berbagai kritik tersebut, Gerbang Rakyat tetap memberikan penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak yang berhasil membangun tujuh puskesmas di berbagai wilayah.

Namun, fraksi mengingatkan bahwa pembangunan fisik hanyalah langkah awal.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan dengan dukungan tenaga medis, peralatan, serta pelayanan yang memadai sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam pandangan fraksi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi dari kualitas pelayanan yang diterima warga.

Fraksi Gerbang Rakyat kemudian mengingatkan pemerintah daerah agar belanja APBD diarahkan secara lebih selektif pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, menurut mereka, harus menjadi prioritas utama dibandingkan belanja-belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

"Setiap rupiah APBD harus memiliki nilai manfaat yang nyata. Anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan," demikian penegasan fraksi.

Sorotan lain yang tidak luput disampaikan ialah mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah.

Gerbang Rakyat meminta pemerintah segera melakukan penataan menyeluruh terhadap aset berupa tanah dan bangunan, termasuk memastikan seluruh dokumen kepemilikan telah lengkap dan memiliki kekuatan hukum.

Menurut mereka, lemahnya administrasi aset berpotensi memunculkan sengketa hukum serta mengurangi nilai kekayaan daerah di masa mendatang.

Meski sarat kritik, Fraksi Gerbang Rakyat menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah daerah.

Sebaliknya, pandangan umum itu menjadi bentuk tanggung jawab politik DPRD dalam memastikan APBD benar-benar dikelola secara transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Bagi fraksi itu, keberhasilan pemerintah bukan ditentukan oleh seberapa tebal laporan pertanggungjawaban yang disusun atau seberapa sering memperoleh opini WTP.

Keberhasilan sesungguhnya baru dapat diukur ketika masyarakat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, infrastruktur yang selesai tepat waktu, serta kesempatan ekonomi yang semakin terbuka.

Dan di situlah, menurut Fraksi Gerbang Rakyat, ukuran paling nyata dari sebuah pertanggungjawaban APBD.

 

Writter & Editor : Den