Piala Dunia Membius Publik, Ekonomi Mimika Tercekik: APBD Rp5,7 Triliun, Rakyat Menunggu Kepastian

Piala Dunia Membius Publik, Ekonomi Mimika Tercekik: APBD Rp5,7 Triliun, Rakyat Menunggu Kepastian

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Hiruk-pikuk Piala Dunia 2026 seolah menjadi bius massal yang menyita perhatian publik. Di tengah euforia sepak bola dunia, masyarakat Mimika ikut tenggelam dalam sorak-sorai kemenangan tim favorit. Namun di balik gegap gempita tersebut, ada realitas pahit yang tak bisa disembunyikan: roda ekonomi rakyat Mimika sedang tersendat di tengah kekuatan fiskal daerah yang mencapai Rp5,7 triliun.

Aliansi Peduli Pengusaha Papua menilai, besarnya APBD Mimika belum berbanding lurus dengan denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Anggaran yang fantastis itu justru belum mampu menghadirkan perputaran ekonomi yang nyata bagi rakyat kecil, kontraktor lokal, pelaku UMKM, hingga mama-mama pasar yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.16/06/2026

"Rakyat tidak makan dari angka-angka dalam laporan. Rakyat hidup dari perputaran uang yang nyata, dari proyek yang berjalan, dari usaha yang bergerak, dan dari pelayanan publik yang hadir," tegas Aliansi Peduli Pengusaha Papua.

Kelompok tersebut menyoroti adanya paradoks besar di Kabupaten Mimika. Di atas meja birokrasi, laporan pembangunan tampak rapi dan angka-angka terlihat menjanjikan. Namun di lapangan, kondisi yang dirasakan masyarakat justru berbeda.

Sejumlah kontraktor lokal mengeluhkan lambannya pelaksanaan kegiatan. Pengusaha kecil menghadapi daya beli masyarakat yang terus menurun. Sementara berbagai aset daerah bernilai puluhan miliar rupiah dinilai belum mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Aliansi Peduli Pengusaha Papua bahkan mengingatkan pemikiran revolusioner Frantz Fanon yang menyebut bahwa bentuk penjajahan modern tidak selalu hadir melalui kekerasan fisik, tetapi dapat menjelma menjadi ketidakadilan struktural yang membuat rakyat semakin jauh dari sumber daya yang sejatinya menjadi hak mereka.

"Yang dirasakan rakyat hari ini bukan kekerasan senjata, tetapi kekerasan birokrasi. Anggaran tersedia, tetapi lambat bergerak. Program dirancang, tetapi tak kunjung dieksekusi. Rakyat membutuhkan pelayanan, tetapi terhambat oleh prosedur yang panjang," ungkap mereka.

Aliansi tersebut juga mengingatkan bahaya munculnya "tuan-tuan baru", istilah yang pernah diperingatkan Fanon ketika kelompok elite menikmati fasilitas kekuasaan sementara rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

"Bahaya terbesar bukan selalu datang dari luar, tetapi dari mereka yang berada di dalam sistem namun lupa kepada rakyat yang mereka wakili. Jika rakyat terus menunggu sementara birokrasi sibuk dengan alasan teknis dan administrasi, maka yang berubah hanya nama penguasanya, sedangkan penderitaan rakyat tetap sama," tegas mereka.

Menurut Aliansi Peduli Pengusaha Papua, APBD bukan sekadar dokumen keuangan yang dipamerkan dalam rapat dan presentasi. APBD adalah hak hidup rakyat yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk lapangan kerja, percepatan pembangunan, pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta perputaran ekonomi hingga ke kampung-kampung.

"Mimika tidak membutuhkan laporan yang indah. Mimika membutuhkan pembangunan yang bergerak. Sebab rakyat tidak bisa hidup dari euforia Piala Dunia, rakyat hidup dari pekerjaan, pelayanan yang baik, dan kesejahteraan yang nyata."

Mereka mengingatkan, apabila kekayaan daerah yang besar tidak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka Mimika sedang menghadapi sebuah ironi besar: daerah yang kaya raya, tetapi rakyatnya masih berdiri di pinggir kemakmuran yang seharusnya menjadi milik mereka sendiri.

"Sejarah telah berulang kali mengajarkan bahwa kekuasaan yang lupa kepada rakyat pada akhirnya hanya akan melahirkan kekecewaan. Sebab kekayaan daerah tidak akan berarti apa-apa apabila rakyat yang menjadi pemilik sejatinya justru tidak merasakan manfaatnya."

Editor : Bruce Elang