Kata Pengejar Koruptor Mimika: Uang Daerah Triliunan, Tapi Ekonomi Rakyat Tercekik, Ada Apa dengan Mimika?

Kata Pengejar Koruptor Mimika: Uang Daerah Triliunan, Tapi Ekonomi Rakyat Tercekik, Ada Apa dengan Mimika?

MIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id Pengejar Koruptor Bung Dianu Omaleng sebagai putra Papua dirinya, melontarkan kritik keras terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Mimika yang dinilainya semakin lesu di tengah melimpahnya sumber pendapatan daerah yang mencapai triliunan rupiah.

Menurut Omaleng, Bahwa dengan kekuatan fiskal yang dimiliki saat ini, seharusnya Mimika mampu menjadi daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Perputaran uang di masyarakat dinilai melemah, daya beli menurun, dan pelaku usaha kecil semakin kesulitan.

"Banyak masyarakat yang sudah muak. Daerah ini kaya raya, tetapi rakyatnya justru hidup dalam tekanan ekonomi. Ini ironi yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai Mimika hanya kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam kesejahteraan rakyat," tegas Edoardus, Kamis (11/6/2026).

Ia memaparkan bahwa APBD Kabupaten Mimika Tahun 2026 mencapai Rp5,64 triliun. Selain itu, Mimika juga menerima Dana Otonomi Khusus sebesar Rp196,1 miliar.

Tak hanya itu, Kabupaten Mimika juga memperoleh penerimaan dari sektor pertambangan melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari aktivitas PT Freeport Indonesia. Pada awal tahun anggaran 2026, alokasi transfer ke daerah mencapai Rp376,98 miliar, dengan komponen Dana Bagi Hasil sebesar Rp708,77 miliar.

Di luar itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga diperkirakan memperoleh dividen dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp1,2 triliun, menjadikan Mimika sebagai salah satu daerah dengan kemampuan keuangan terbesar di Tanah Papua.

"Kalau semua sumber pendapatan ini digabungkan, nilainya mencapai triliunan rupiah. Pertanyaannya, kenapa ekonomi masyarakat justru terasa lesu? Kenapa pasar sepi? Kenapa uang tidak berputar? Dan kenapa rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya?" ujarnya.

Dianu menilai, besarnya kekayaan daerah tersebut seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui belanja pemerintah yang efektif, program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan yang berdampak langsung kepada rakyat.

Namun, menurutnya, memasuki tahun kedua pemerintahan Bupati Joel, masyarakat justru lebih banyak disuguhi berbagai program yang terdengar besar dan menjanjikan, tetapi belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi warga.

"Program-programnya kalau didengar memang terdengar wah. Tetapi rakyat hari ini tidak makan dari slogan dan narasi. Rakyat membutuhkan uang yang beredar, pasar yang hidup, lapangan kerja yang terbuka, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau," katanya.

Ia juga menyoroti minimnya langkah konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama instansi yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan ekonomi.

"Jangan sampai seluruh OPD hanya menjadi penonton. Perindag dan instansi terkait harus keluar dari zona nyaman. Jangan biarkan ekonomi rakyat berjalan tanpa arah sementara pemerintah sibuk dengan seremoni dan pencitraan," katanya.

Menurut Omaleng, sejarah akan mencatat sebagai sebuah kegagalan apabila daerah yang dianugerahi kekayaan luar biasa justru tidak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

"Mimika dianugerahi APBD Rp5,64 triliun, Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, hingga dividen Freeport mencapai Rp1,2 triliun. Kalau dengan kekuatan fiskal sebesar itu rakyat masih menjerit dan ekonomi tetap lesu, maka yang patut dipertanyakan bukan kekayaan daerahnya, tetapi arah dan kualitas pengelolaannya. Jangan sampai Mimika dikenang sebagai kabupaten kaya raya dengan rakyat yang tetap hidup dalam kesulitan," tegas Dianu Omaleng pengejar koruptor Mimika.

Dianu menambahkan, ukuran keberhasilan pemerintah tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menghidupkan ekonomi rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata.

"APBD triliunan tidak boleh hanya menjadi kebanggaan di atas podium. Rakyat tidak membutuhkan pidato yang indah, rakyat membutuhkan bukti bahwa kekayaan daerah benar-benar kembali kepada masyarakat. Sebab percuma menjadi kabupaten terkaya, jika rakyatnya masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup," pungkasnya.