Yowan: Mengapa DPR RI Terlihat Mandul Mengawasi Papua?

Yowan: Mengapa DPR RI Terlihat Mandul Mengawasi Papua?

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Politisi muda Papua, Yohanis Wantik (Yowan), melontarkan kritik keras terhadap lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap berbagai persoalan di Tanah Papua. Menurutnya, selama bertahun-tahun Papua menghadapi konflik kemanusiaan, ketimpangan pembangunan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga polemik pengelolaan sumber daya alam. Namun, pengawasan parlemen dinilai belum menunjukkan daya dorong politik yang kuat.26/07/2026

Yowan menilai persoalan tersebut bukan semata-mata akibat kelemahan teknis lembaga legislatif, melainkan berkaitan dengan dinamika politik nasional, kepentingan ekonomi, serta cara negara memandang Papua dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, dominasi partai-partai pendukung pemerintah di DPR RI membuat fungsi checks and balances tidak berjalan optimal. Dalam kondisi mayoritas parlemen berada dalam koalisi pemerintah, kritik terhadap kebijakan strategis di Papua dinilai cenderung melemah karena adanya kepentingan menjaga stabilitas politik nasional.

Selain itu, Yowan berpendapat bahwa secara elektoral Papua memiliki jumlah kursi dan pemilih yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, isu-isu Papua sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam agenda politik nasional dan lebih banyak muncul dalam pidato maupun simbol politik dibanding perjuangan nyata di ruang legislasi.

Ia juga menyoroti dominannya pendekatan keamanan dalam penyelesaian persoalan Papua. Menurutnya, ketika berbagai persoalan selalu ditempatkan dalam perspektif keamanan negara, ruang pengawasan terbuka menjadi semakin terbatas. Dampaknya, isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat adat, dan pembangunan manusia kerap tersisih dari perhatian utama.

Di sisi lain, Yowan menilai besarnya potensi sumber daya alam Papua turut memengaruhi arah kebijakan negara. Ia berpandangan bahwa kepentingan investasi dan ekonomi sering kali lebih dominan dibanding upaya memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah.

Yowan juga mengkritisi efektivitas berbagai kunjungan kerja, tim pemantau, maupun panitia khusus DPR RI yang menurutnya belum menghasilkan langkah politik yang berdampak nyata. Ia menilai berbagai rekomendasi hasil kunjungan lapangan sering berhenti sebagai dokumen administratif tanpa diikuti penggunaan instrumen konstitusional DPR yang lebih kuat untuk melakukan pendalaman maupun evaluasi kebijakan pemerintah.

"Papua membutuhkan pengawasan parlemen yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kunjungan seremonial. DPR RI harus berani menjalankan fungsi pengawasan secara independen, transparan, dan berdasarkan amanat konstitusi agar setiap kebijakan terhadap Papua dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Yowan.

Ia menambahkan, apabila paradigma pengelolaan Papua tidak berubah dan pengawasan parlemen tetap berjalan secara simbolik, maka berbagai persoalan mendasar di Papua dikhawatirkan akan terus berulang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah.

Editor: Bruce Elang