Bupati Maluku Tenggara Ingatkan OPD: Jangan Hanya Seremoni, Harus Hadirkan Hasil

Bupati Maluku Tenggara Ingatkan OPD: Jangan Hanya Seremoni, Harus Hadirkan Hasil

Langgur Kabarsulselindonesia.web.id – Bupati Maluku Tenggara, Drs. H. M. Thaher Hanubun, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Menurutnya, birokrasi dituntut bekerja cepat, profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.09/07/2026

Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada para pimpinan OPD dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Bupati menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari kualitas pelayanan publik, kepemimpinan, disiplin, integritas, serta kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat.

"Pakta Integritas yang telah ditandatangani bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan komitmen moral dan hukum yang wajib dijalankan. Setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun pelanggaran disiplin akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja," tegas Bupati.

Ia juga meminta seluruh Kepala OPD membangun budaya kerja yang profesional dengan menjadikan data, regulasi, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun setiap kebijakan. Setiap program, lanjutnya, harus memiliki target yang jelas, indikator kinerja yang terukur, jadwal pelaksanaan, serta hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Bupati mengingatkan agar setiap kunjungan kerja ke kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Setiap pertemuan harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret, mulai dari peluang pendanaan, dukungan program, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.

Seluruh Kepala OPD diwajibkan menyusun agenda sebelum pertemuan, membuat laporan hasil koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, menyiapkan rencana aksi, serta memastikan setiap komitmen yang diperoleh terus dikawal hingga terealisasi.

Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah lebih agresif membangun komunikasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan mitra pembangunan guna membuka peluang pembiayaan di luar APBD. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi.

Di akhir arahannya, Bupati menegaskan bahwa evaluasi terhadap Kepala OPD akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup integritas, disiplin, kualitas kepemimpinan, keberhasilan memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat, pelayanan publik, hingga capaian kinerja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membutuhkan birokrasi yang responsif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Saya ingin setiap Kepala OPD tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu menghadirkan hasil yang nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Editor: Bruce Elang