Rp85,8 Miliar Mengendap di Hanggar, Rakyat Mimika Bertanya: Siapa Bertanggung Jawab?

Rp85,8 Miliar Mengendap di Hanggar, Rakyat Mimika Bertanya: Siapa Bertanggung Jawab?

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Di saat banyak kampung masih bergelut dengan persoalan transportasi, pelayanan kesehatan, dan akses kebutuhan dasar, publik dikejutkan oleh nasib aset udara milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang nilainya mencapai Rp85,8 miliar.01/06/2026

Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan Helikopter Airbus H125 yang dahulu diperkenalkan sebagai solusi transportasi dan simbol kemajuan daerah, kini menjadi sorotan karena diduga tidak dimanfaatkan secara optimal. Bagi sebagian masyarakat, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perencanaan dan pengelolaan aset daerah.

Yang dipertaruhkan bukan angka kecil. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah yang bersumber dari uang rakyat melalui APBD. Karena itu, publik menilai wajar jika muncul tuntutan agar pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi, pemanfaatan, dan masa depan aset tersebut.

Jika aset bernilai fantastis itu tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, maka yang dipersoalkan bukan sekadar keberadaan pesawat dan helikopter, melainkan kualitas perencanaan kebijakan yang melatarbelakangi pengadaannya.

Kritik publik pun semakin tajam. Banyak yang mempertanyakan apakah pengadaan tersebut sejak awal telah didukung kajian operasional yang matang, termasuk kesiapan sumber daya manusia, biaya perawatan, pola pemanfaatan, hingga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Sebab sebuah aset tidak diukur dari kemewahan bentuknya, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Kalau akhirnya hanya terparkir dan tidak berfungsi optimal, maka publik berhak mempertanyakan untuk apa uang rakyat sebesar itu dibelanjakan," ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Mimika.

Kini sejumlah pertanyaan penting terus bergulir di tengah masyarakat:

Mengapa aset tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal?

Berapa biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan setiap tahun?

Apa kendala utama sehingga operasionalnya tidak berjalan sesuai harapan?

Siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaannya?

Apakah telah dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan dan pemanfaatan aset tersebut?

Bagi masyarakat, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan alasan administratif atau teknis semata. Ketika aset bernilai puluhan miliar rupiah tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik.

Karena yang dilihat rakyat hari ini bukan sekadar pesawat dan helikopter yang terdiam di hanggar. Yang mereka lihat adalah simbol dari sebuah pertanyaan besar: apakah setiap rupiah uang rakyat benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat, atau justru berakhir menjadi aset mahal yang kehilangan fungsi dan tujuan?

Di tengah tuntutan efisiensi dan pembangunan yang merata, publik kini menunggu jawaban yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab Rp85,8 miliar bukan angka kecil, dan rakyat berhak mengetahui ke mana manfaatnya mengudara.

Editor : Bruce Elang