Jeritan Warga Soal Air Bersih Diabaikan, Dani Rahakbauw Desak Pemkab Fakfak Berhenti Berdiam Diri

Jeritan Warga Soal Air Bersih Diabaikan, Dani Rahakbauw Desak Pemkab Fakfak Berhenti Berdiam Diri

Fak-fak Papua Barat Kabarsulselindonesia.web.id  – Krisis air bersih yang hingga kini masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak kembali menuai sorotan tajam. Aktivis Kota Pala Fakfak, Dani Rahakbauw, menilai Pemerintah Kabupaten Fakfak belum menunjukkan keseriusan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Dani, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.02/8/26

  "Air bersih bukan kemewahan, tetapi hak dasar masyarakat. Sangat memprihatinkan jika di tengah berbagai program pembangunan, masih ada warga Fakfak yang kesulitan memperoleh air bersih," tegas Dani.

Ia menyebut sejumlahkawasan seperti Kampung Lusiperi (Misi Dalam), Kampung Gewerpe, Rumah Tiga, dan wilayah sekitarnya masih mengalami persoalan serius terkait pasokan air bersih.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pelayanan publik di sektor kebutuhan dasar belum berjalan maksimal.

Dani menilai pemerintah daerah seharusnya menjadikan persoalan air bersih sebagai program prioritas, bukan membiarkannya terus menjadi keluhan masyarakat dari tahun ke tahun.

  "Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Selama masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, berarti masih ada pekerjaan besar yang belum diselesaikan," ujarnya.

Ia juga meyakini masih banyak wilayah lain di Kabupaten Fakfak yang mengalami persoalan serupa namun belum mendapat perhatian serius.

Karena itu, Dani mendesak Pemerintah Kabupaten Fakfak beserta instansi teknis terkait segera melakukan langkah konkret melalui perbaikan jaringan distribusi, pembangunan infrastruktur air bersih, serta pemerataan pelayanan hingga ke seluruh permukiman warga.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek pembangunan, tetapi dari kemampuannya menyelesaikan persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.

  "Pemerintah yang berpihak kepada rakyat adalah pemerintah yang mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih adalah urusan kemanusiaan, bukan sekadar program yang bisa ditunda," tegasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Dani mengingatkan bahwa air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat digantikan.

   "Tanpa air tidak ada kehidupan. Jangan sampai masyarakat terus dipaksa bertahan dalam krisis, sementara solusi yang mereka harapkan tak kunjung hadir. Sudah saatnya pemerintah bertindak, bukan sekadar mendengar keluhan," tutup DR

Editor: Bruce Elang