TW III di Depan Mata, RP Ingatkan Proyek APBD 2026 Terancam: Kontraktor Diminta Waspada

TW III di Depan Mata, RP Ingatkan Proyek APBD 2026 Terancam: Kontraktor Diminta Waspada

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id – Menjelang memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2026, kekhawatiran terhadap lambannya serapan APBD Kabupaten Mimika semakin menguat. Pengamat kebijakan daerah yang akrab disapa RP menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap pelaksanaan proyek fisik di lapangan.

Menurutnya, apabila perkembangan serapan anggaran masih berjalan seperti saat ini, maka hampir dapat dipastikan sebagian besar proses administrasi, mulai dari tender hingga penandatanganan kontrak, baru akan rampung pada September 2026.

  "Kalau perkembangan serapan APBD 2026 seperti sekarang, hampir pasti proses tender dan kontrak baru selesai pada bulan September. Ini situasi yang sangat berisiko," tegas RP.

Ia menilai keterlambatan tersebut bukan hanya akan mempersingkat waktu pelaksanaan proyek, tetapi juga menempatkan para kontraktor dalam posisi yang sulit akibat fluktuasi harga bahan dan jasa yang terus bergerak naik.15/06/2026

Menurut RP, ketika kontrak telah ditandatangani dengan nilai yang telah ditetapkan, sementara harga satuan material di pasar terus mengalami kenaikan, maka risiko kegagalan proyek akan semakin besar.

  "Kontraktor tentu akan berpikir dua kali. Setelah kontrak ditandatangani, harga-harga bisa terus naik. Kalau biaya di lapangan membengkak sementara nilai kontrak tetap, maka ancamannya adalah proyek gagal atau kualitas pekerjaan dikorbankan," ujarnya.

RP mengingatkan bahwa keterlambatan pengadaan dan rendahnya serapan anggaran jangan sampai berujung pada pola lama, yakni menumpuk pekerjaan pada akhir tahun yang pada akhirnya memaksa pelaksanaan proyek dilakukan secara terburu-buru.

  "Jangan sampai APBD 2026 kembali menjadi cerita tahunan. Masuk triwulan ketiga baru sibuk tender, masuk triwulan keempat baru berpacu dengan waktu. Akibatnya kualitas pekerjaan dipertaruhkan dan masyarakat yang akhirnya menjadi korban," katanya.

Ia pun meminta para kontraktor agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melakukan perhitungan yang matang sebelum menandatangani kontrak pekerjaan.

  "Para kontraktor harus benar-benar berhitung. Jangan hanya mengejar paket pekerjaan, tetapi mengabaikan risiko yang dapat berujung pada kerugian besar. Situasi ekonomi saat ini tidak bisa dipandang enteng," tandasnya.

RP juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera melakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai lamban dalam mengeksekusi program, sebab keterlambatan serapan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.

"Kalau September baru tanda tangan kontrak, lalu kapan pekerjaan selesai dengan kualitas yang baik? Jangan sampai APBD hanya habis di atas kertas, sementara hasilnya tidak maksimal di lapangan," pungkasnya.

Editor: Bruce Elang