FABEM & MASKER PRAGI Apresiasi Prabowo: Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan Kunci Indonesia Emas

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. JAKARTA Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa (FABEM-SM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran (MASKER PRAGI) menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Kedua organisasi menilai, arah kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, melainkan memastikan manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan UMKM, koperasi, pertanian, hingga sektor kelautan dinilai sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

FABEM dan MASKER PRAGI menekankan pentingnya mendorong lahirnya Desa Komoditi yang mampu melahirkan eksportir berkelas dunia, dikombinasikan dengan penguatan Desa Nelayan. Hal ini menjadi strategi ganda memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Potensi kekayaan laut harus dioptimalkan lewat pembangunan infrastruktur, sarana produksi, dan akses pasar yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat pesisir sangat berkaitan erat dengan keberhasilan ketahanan pangan nasional, sehingga rantai pasok hasil laut makin kuat dan pendapatan nelayan meningkat.

Wakil Ketua Umum DPP FABEM sekaligus Ketua Umum DPP MASKER PRAGI, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menyatakan:

"Keberpihakan pemerintah harus konsisten, inklusif, dan menggabungkan meritokrasi serta SDM unggul agar tepat sasaran. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci ketahanan pangan sekaligus kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Pihaknya juga mengingatkan urgensi menjaga ketahanan pangan lewat perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), pengendalian alih fungsi lahan, serta penyelarasan tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN. Hal ini didasari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perpres No. 4 Tahun 2026.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait hal ini. Diketahui, periode 2019–2024 Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Sekjen DPP MASKER PRAGI, Dr. (c) Muliansyah Abdurrahman, S.Sos., M.Si., menambahkan:

"Sinergi pusat-daerah, pelaku usaha, akademisi, dan perlindungan masyarakat adat lewat pengesahan UU Masyarakat Adat harus menjadi model ketahanan nasional agar swasembada pangan tercapai cepat."

Ketua DPW MASKER PRAGI Sumut, Rinno Hadinata, S.Sos., menambahkan optimisme bahwa kebijakan berpihak rakyat akan mewujudkan ekonomi kerakyatan tangguh dan kedaulatan pangan yang kokoh.

Tody Ardiansyah Prabu menegaskan kedaulatan pangan bukan sekadar soal jumlah produksi, melainkan keadilan distribusi, perlindungan petani, dan akses pangan bergizi bagi semua.

"Tanpa reformasi tata niaga, penguatan koperasi, dan perlindungan pasar domestik, mimpi menjadi lumbung pangan dunia akan rapuh. Kita harus berhenti ekspor bahan mentah dan mulai tampil sebagai eksportir produk olahan, organik tersertifikasi, dan ramah lingkungan."

Tahun 2045 bukan sekadar perayaan seratus tahun kemerdekaan, melainkan momen peneguhan kedaulatan. Kawasan perbatasan harus menjadi pusat kekuatan nasional, petani dan nelayan bukan lagi objek belas kasih, melainkan aktor utama ekonomi berkeadilan.

"Dengan nyali besar, konsistensi, dan inovasi lintas batas, Indonesia tak hanya menjadi lumbung pangan dunia, melainkan mercusuar peradaban pangan global," tegas pernyataan bersama FABEM dan MASKER PRAGI.

(Elang)