DIDUGA JADI AJANG BANCakan ANGGARAN, PROYEK RUMAH BANTUAN PEMDA MIMIKA Rp500 JUTA PER UNIT DISOROT

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. TIMIKA, PAPUA TENGAH, Program rumah bantuan Pemerintah Kabupaten Mimika yang seharusnya menjadi harapan masyarakat kecil kini justru diterpa sorotan keras. Sejumlah temuan lapangan mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran, mark-up material, hingga pekerjaan konstruksi yang dinilai jauh dari standar kelayakan.

Sorotan itu mencuat setelah Jaringan Korupsi mengungkap dugaan adanya permainan proyek dalam pembangunan rumah bantuan yang disalurkan melalui pokok pikiran (Pokir) anggota DPRK Mimika.

Nilai proyek disebut mencapai sekitar Rp500 juta per unit rumah. Namun kondisi fisik bangunan di lapangan memunculkan tanda tanya besar. Banyak rumah dilaporkan mengalami kebocoran, kualitas material dinilai rendah, dan hasil pekerjaan terlihat asal jadi.

“Anggaran ratusan juta, tapi bangunan seperti proyek setengah jadi,” ungkap salah satu sumber yang ikut melakukan pemantauan lapangan.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian material dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Seng dan spandeks yang dipasang disebut lebih tipis dari standar. Kayu besi yang seharusnya digunakan untuk struktur utama diduga diganti dengan kayu biasa berkualitas rendah. Bahkan mutu semen yang dipakai disebut tidak layak untuk bangunan jangka panjang.

Tak hanya itu, pekerjaan konstruksi juga disorot keras. Sejumlah kolom bangunan ditemukan berlubang, susunan batako tidak rapi, dan plesteran bergelombang diduga hanya untuk menutupi cacat pekerjaan.

Yang lebih mengejutkan, dugaan mark-up harga material juga mulai terungkap. Harga timbunan, pasir halus, hingga pasir cor disebut jauh di atas harga pasar. Selisih harga dan volume ini diduga menjadi pintu masuk praktik penggelembungan anggaran proyek.

Jaringan Korupsi menilai kondisi tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi mengarah pada dugaan praktik korupsi sistematis yang melibatkan berbagai pihak dalam lingkar proyek.

“Kalau rumah bantuan untuk masyarakat miskin saja dijadikan lahan permainan anggaran, maka ini sudah keterlaluan. Yang dikorbankan adalah rakyat kecil,” tegas pernyataan mereka.

Dugaan keterlibatan kontraktor, PPTK, konsultan pengawas, hingga oknum tertentu dalam praktik komitmen fee dan pembagian proyek kini mulai menjadi perhatian publik.

Ironisnya, rumah yang dibangun menggunakan uang rakyat justru dilaporkan tidak layak huni. Saat hujan turun, sejumlah bangunan disebut mengalami kebocoran berat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya lari anggaran ratusan juta per unit tersebut?

Kasus ini dinilai dapat menjadi pukulan serius bagi kredibilitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Mimika, terlebih program bantuan perumahan menyangkut langsung hak dasar masyarakat.

Publik kini mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPK untuk turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek rumah bantuan tersebut.

Masyarakat juga meminta seluruh dokumen kontrak, RAB, dan laporan penggunaan anggaran dibuka secara transparan agar dugaan permainan proyek tidak terus disembunyikan di balik program bantuan rakyat.

(Elang)