TERUNGKAP! Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Penolakan PSN Blok Masela, Oknum Anggota Polisi Jadi Sorotan

TERUNGKAP! Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Penolakan PSN Blok Masela, Oknum Anggota Polisi Jadi Sorotan

Tanimbar, KabarSulsel-Indonesia.com – Polemik penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, memanas setelah muncul tudingan terhadap seorang oknum anggota Polri, Brigpol Thobias, yang diduga memiliki kepentingan pribadi terkait lahan yang masuk dalam kawasan proyek.

Dugaan tersebut mencuat setelah beredar pesan singkat yang ditulis Brigpol Thobias berisi ajakan kepada masyarakat untuk bersatu menyikapi persoalan yang terjadi di desa. Sebagian pihak menilai pesan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap dinamika sosial masyarakat, sementara pihak lain menduga adanya upaya mempengaruhi opini publik terkait keberlanjutan proyek.

Sorotan semakin tajam karena terdapat klaim bahwa Brigpol Thobias memiliki rumah di area yang menjadi objek sengketa seluas 662 hektare. Klaim ini menjadi dasar munculnya dugaan adanya konflik kepentingan yang perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak terkait.

Dalam rapat masyarakat Desa Lermatang pada 21 Juni 2026, sejumlah tuntutan juga mengemuka, mulai dari permintaan penghentian sementara aktivitas di lokasi hingga proses pendataan PDSK selesai, keberatan terhadap nilai ganti rugi tanaman, serta usulan pembayaran uang adat dalam jumlah miliaran rupiah.

Pihak yang mendukung percepatan proyek menilai tuntutan tersebut dapat menghambat investasi dan pembangunan, sementara pihak masyarakat yang mengajukan tuntutan dapat memiliki pandangan bahwa perlindungan hak dan kepentingan warga harus diperhatikan dalam setiap proses pembangunan.

Jika terbukti ada anggota aparat yang menyalahgunakan pengaruh atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut dapat menjadi persoalan etik yang perlu ditangani sesuai aturan internal kepolisian. Di sisi lain, setiap tuduhan juga memerlukan proses pembuktian dan klarifikasi dari pihak yang dituding.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi, penegakan hukum, serta bagaimana proyek strategis nasional dijalankan dengan memperhatikan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan akuntabilitas semua pihak.

Penulis: Moce

Editor: Bruce Elang