Fakfak Ingin Pala Masuk Peta Prioritas Papua Barat 2027

Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.web.id | Di antara aroma rempah yang pernah mengundang bangsa-bangsa asing berlayar ke timur Nusantara, pala Fakfak kembali disebut sebagai masa depan. Pemerintah Kabupaten Fakfak mendorong komoditas itu masuk dalam prioritas pembangunan pertanian Provinsi Papua Barat tahun 2027.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 23–24 April 2026 di Manokwari.

Forum dua hari itu mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan arah kebijakan sektor pertanian lima tahun ke depan.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nency Titty L. Wyzer, yang membuka kegiatan mewakili Gubernur Papua Barat, menegaskan posisi strategis sektor pertanian.

“Pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan, instrumen peningkatan kesejahteraan, sekaligus penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.

Tema yang diusung "Arah Pembangunan Pertanian Papua Barat yang Terencana, Terpadu, dan Berkelanjutan" bukan sekadar jargon. Rakornis menyepakati penguatan sistem pertanian yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Fokusnya jelas: ketahanan dan kemandirian pangan, sejalan dengan misi pembangunan Papua Barat 2025–2029 untuk mewujudkan pertanian yang mandiri dan berdaulat.

Bagi Fakfak, potensi lokal itu bernama pala.

Dalam sesi desk, Dinas Perkebunan Fakfak melalui Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Konstantinus Uswanas, memaparkan dua usulan utama: Penyediaan Sarana Pertanian dan Pengembangan Sarana Pertanian. Sasarannya memperluas areal tanam pala serta memperkuat komoditas endemik lain seperti kopi dan kelapa.

Namun yang ditawarkan Fakfak bukan semata perluasan kebun. Pemerintah kabupaten itu mengajukan pendekatan hulu-hilir. Mereka mengusulkan pembangunan rumah produksi, asaran pala modern, jalan usaha tani, hingga greenhouse. Tujuannya memperbaiki rantai nilai dari budidaya, pascapanen, hingga pengolahan.

Seluruh usulan tersebut, menurut pemerintah daerah, telah melalui proses berjenjang: Musrenbang Distrik, Forum OPD, hingga Musrenbang Kabupaten 2026. Kini, mereka menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk Tahun Anggaran 2027.

Bagi Fakfak, pala bukan sekadar komoditas ekspor. Rempah itu memiliki nilai historis, ekonomi, sekaligus budaya. Di masa lalu, pala menjadikan wilayah ini simpul penting jalur perdagangan. Di masa kini, pemerintah berharap pala bisa menjadi mesin penggerak ekonomi lokal terutama bagi Orang Asli Papua.

“Kami berharap dukungan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada hilirisasi, sarana pascapanen, infrastruktur kebun, dan peningkatan kualitas SDM petani,” ujar perwakilan dinas dalam forum tersebut.

Rakornis ini menjadi ajang tarik-menarik kepentingan daerah dalam bingkai perencanaan provinsi. Setiap kabupaten membawa usulan prioritasnya. Fakfak datang dengan keyakinan bahwa pala layak mendapat tempat lebih besar dalam kebijakan pertanian Papua Barat.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pala punya potensi, melainkan sejauh mana pemerintah provinsi bersedia menempatkannya sebagai strategi pembangunan.

Jika ekosistem perkebunan benar-benar dibangun secara terpadu, dari hulu hingga hilir, pala bisa lebih dari sekadar identitas sejarah ia berpeluang menjadi fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Papua Barat.

 

Writter : Den | Editor : Den