Mimika di Ujung Tanduk: Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Menguap, Aparat Diam Seribu Bahasa

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id | Di tengah gegap gempita pembangunan dan kucuran anggaran jumbo, bau tak sedap itu menyeruak dari sudut-sudut birokrasi di Kabupaten Mimika. Angkanya bukan recehan. Puluhan hingga triliunan rupiah. Uang publik. Uang rakyat. Dan kini, publik bertanya: siapa yang menjaga brankasnya?

Sejumlah proyek dengan nilai fantastis disebut-sebut bermasalah. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2024 dengan anggaran sekitar Rp50 miliar. Dinas Perkebunan Rp22,5 miliar. Dana hibah Lemasko Rp15 miliar. Proyek SPAM yang disebut menyentuh Rp1,1 triliun. Hingga pembangunan jembatan senilai Rp11 miliar.

Semua masih berstatus dugaan. Belum ada vonis. Belum ada tersangka. Namun justru di situlah soal bermula: mengapa belum ada langkah terbuka yang meyakinkan?

Di ruang-ruang diskusi masyarakat, pertanyaan itu bergema makin keras. Sumber yang enggan disebutkan namanya mengklaim laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Minimal penyelidikan awal. Nilainya besar. Masa tidak ada respons?” ujarnya.

Pertanyaan itu sederhana, tapi menghunjam: jika bukan sekarang, kapan?

Sebagai institusi yang diberi mandat memburu tindak pidana korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bukan tanpa perangkat.

Mereka memiliki fungsi intelijen, pengawasan, hingga penyidikan. Informasi sudah beredar luas. Angka-angka sudah disebut terang. Publik sudah resah.

Namun hingga kini, belum terdengar pernyataan resmi yang menjawab substansi dugaan tersebut.

Diamnya aparat justru memantik spekulasi. Di negeri yang berkali-kali diguncang skandal korupsi anggaran daerah, publik tak lagi mudah diyakinkan dengan janji normatif. Transparansi bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban konstitusional.

Korupsi bukan sekadar soal kerugian negara. Ia menggerogoti layanan publik, menghambat pembangunan, dan merampas hak masyarakat atas kesejahteraan. Setiap rupiah yang diduga diselewengkan berarti jalan yang tak selesai, air bersih yang tak mengalir, kebun rakyat yang tak terurus.

Karena itu, klarifikasi menjadi mendesak. Jika dugaan ini tidak benar, aparat wajib menyampaikannya secara terbuka dan berbasis data. Jika ada indikasi kuat pelanggaran hukum, prosesnya harus berjalan tanpa pandang bulu siapa pun yang terlibat.

Mimika hari ini bukan hanya soal proyek dan angka miliaran rupiah. Ini soal integritas tata kelola. Soal keberanian penegak hukum. Soal apakah hukum berdiri tegak ketika uang rakyat dipertaruhkan.

Publik menunggu bukan basa-basi, bukan janji melainkan tindakan nyata.

Sebab dalam perkara anggaran ratusan miliar, diam terlalu lama bisa terdengar seperti persetujuan.
 

Writter : Elang | Editor : Red