Sorotan Tajam: Dugaan Ketimpangan Hibah APBD Mimika 2025

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id | Penyaluran dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menuai sorotan publik terkait dengan bantuan hiba untuk salah satu organisasi yang baru di bentuk,sedangkan organisasi nasional dapat di abaikan.

Kebijakan ini kembali dipertanyakan setelah muncul informasi bahwa salah satu organisasi kepemudaan yang baru terbentuk pasca Pilkada 2024 turut menerima alokasi hibah dalam APBD 2025.

Sejumlah kalangan menilai, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kesan ketidakadilan, terutama jika dibandingkan dengan organisasi kepemudaan lain yang telah lama berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan penerima hibah.                 Apakah penilaian didasarkan pada rekam jejak, kapasitas program, atau pertimbangan lainnya?

Pengamat kebijakan publik menekankan bahwa dana hibah seharusnya disalurkan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat luas.            

Tanpa keterbukaan, kebijakan ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara rinci daftar penerima hibah, besaran anggaran, serta mekanisme seleksi yang digunakan.

Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang berkembang.

Selain itu, setiap organisasi penerima hibah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terbuka dan siap diaudit sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait polemik tersebut.

Pesan yang mengemuka di tengah masyarakat tetap sama: pengelolaan anggaran publik harus berpihak pada kepentingan bersama, bukan kelompok tertentu.

"Elang Kei"