RP Soroti Realisasi KUA-PPAS dan Visi Misi Bupati, Dana "Membangun dari Kampung ke Kota" Dipertanyakan

RP Soroti Realisasi KUA-PPAS dan Visi Misi Bupati, Dana "Membangun dari Kampung ke Kota" Dipertanyakan

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  – Pengamat kebijakan publik RP menyoroti pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Mimika yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan, meski telah memasuki tahun kedua pelaksanaan pemerintahan.

Menurut RP, seluruh proses pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRK sejatinya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan menjadi dasar penyusunan APBD.

Salah satu program prioritas yang selama ini digaungkan adalah konsep "Membangun dari Kampung ke Kota". Namun hingga kini, RP menilai masyarakat belum melihat dampak signifikan dari program tersebut.

"Kalau seluruh pembahasan anggaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, lalu sudah masuk dalam APBD 2025 dan APBD 2026, maka publik berhak bertanya: sejauh mana realisasinya? Di mana hasil yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat?" tegas RP.

Ia menilai pertanyaan tersebut sangat penting karena program prioritas yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seharusnya memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dapat diukur secara nyata.

Menurutnya, hingga saat ini banyak masyarakat yang masih mempertanyakan keberadaan program-program pembangunan yang dijanjikan, khususnya di wilayah kampung-kampung yang disebut sebagai fokus utama pembangunan.

"Jangan sampai slogan 'Membangun dari Kampung ke Kota' hanya indah dalam dokumen perencanaan dan pembahasan anggaran, tetapi minim realisasi di lapangan. Kalau anggarannya sudah dialokasikan selama dua tahun berturut-turut, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik dana tersebut digunakan untuk program apa saja dan apa hasilnya," ujarnya.

RP juga meminta DPRK Mimika untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan APBD. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap pembahasan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang telah disetujui benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah.

"Yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar besarnya APBD, tetapi hasilnya. Jika dana sudah dianggarkan dalam APBD 2025 dan APBD 2026, sementara kemajuan pembangunan belum terlihat secara signifikan, maka wajar publik meminta penjelasan. Pemerintah harus terbuka dan menjawab dengan data, bukan sekadar narasi," pungkasnya.

Kini pertanyaan yang mengemuka di tengah masyarakat Mimika adalah: ke mana arah realisasi anggaran yang digelontorkan setiap tahun, dan kapan masyarakat benar-benar merasakan hasil dari janji pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah daerah?

Editor : Bruce Elang