Skandal Aset Rp 85,8 Miliar di Mimika: Pesawat & Helikopter Jadi Rongsokan, Janji Tinggal Janji

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id | Apa jadinya jika puluhan miliar uang rakyat dihabiskan untuk membeli aset mewah, tapi akhirnya hanya berakhir sebagai “besi tua”? Inilah potret pahit yang kini membayangi Pemerintah Kabupaten Mimika.06/05/2026

Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 yang dibeli dengan total anggaran Rp 85,8 miliar dari APBD, kini terbengkalai di Bandara Mozes Kilangin. Aset yang semestinya melayani masyarakat justru berubah menjadi beban yang terus menggerogoti keuangan daerah.

Sorotan tajam mengarah ke kepemimpinan Johanes Rettob. Komitmen untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset tersebut—yang sempat disampaikan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi—hingga kini tak kunjung terealisasi.

Janji Tinggal Janji, Aset Mati Suri

Fakta di lapangan berbicara lain. Kedua aset udara itu dilaporkan tidak lagi layak terbang setelah bertahun-tahun minim pemanfaatan dan perawatan. Hanggar kini menjadi “kuburan mahal” bagi investasi besar yang gagal memberi manfaat.

Lebih memprihatinkan, kerja sama pengelolaan dengan PT Asian One Air justru menyisakan persoalan serius. Piutang miliaran rupiah tak kunjung tertagih, memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pengendalian aset.

Data yang mencuat:

Total piutang: Rp 23,4 miliar

Dibayar: Rp 4,5 miliar

Menggantung: Rp 18,8 miliar

Angka ini bukan sekadar statistik—ini adalah uang rakyat yang belum kembali.

KPK Turun, Tapi Hasil Masih Abu-Abu

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyalakan alarm keras. Dalam forum resmi, aset ini bahkan disebut “mati suri”—mahal saat dibeli, namun nihil manfaat.

Lebih ironis lagi, aset tersebut dibebani Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tinggi, yang justru memperbesar tekanan fiskal daerah. Negara sudah membayar mahal, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya.

Kegagalan yang Terbuka Terang

Kasus ini mencerminkan kegagalan serius tata kelola:

Perencanaan lemah

Pengawasan longgar

Eksekusi bermasalah

Akibatnya, aset strategis berubah menjadi simbol pemborosan.

Kini muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: Apakah ini sekadar kelalaian, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap?

Publik Menuntut Jawaban, Bukan Alasan

Rekomendasi KPK sudah jelas—tagih kewajiban, audit ulang, dan tempuh jalur hukum jika diperlukan. Namun tanpa langkah nyata, semua itu hanya akan menjadi catatan di atas kertas.

Masyarakat Mimika tidak butuh penjelasan berulang. Mereka butuh kejelasan:

Siapa bertanggung jawab?

Bagaimana nasib aset ini?

Apakah APBD akan kembali dikorbankan?

Jika tidak ada tindakan tegas, maka kasus ini akan dikenang sebagai ironi besar: uang rakyat dibakar untuk prestise, lalu ditinggalkan tanpa manfaat.

(*****)